Depok Sabet Penghargaan Daerah dengan Sertifikasi Tanah Terbanyak Se-Jabar 2023, Imam Budi Hartono: Terima Kasih BPN

RADARDEPOK.COM - Lagi dan lagi. Di kepemimpinan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, Pemkot Depok berhasil menerima segudang penghargaan.

Terbaru, Depok meraih sebagai pemerintah daerah dengan sertifikasi bidang tanah milik daerah terbanyak di wilayah Jawa Barat (Jabar) tahun 2023. 

Penghargaan ini diberikan langsung Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dan Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin kepada Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, dalam acara rapat koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Jawa Barat yang dirangkai dengan Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/8). 

Baca Juga: Kasus Anak Mantan Dandim Ditipu : Rp2,4 Miliar Ludes Ditipu Kanit Gadungan

Imam Budi Hartono mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian Kota Depok dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini.

Depok berhasil menjadi kota dengan sertifikasi tanah terbanyak di Jawa Barat melalui program ini. 

Imam Budi Hartono berharap pencapaian ini dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, mengingat masih banyak aset yang belum tersertifikasi.

Baca Juga: Kecamatan Lain Ketinggalan, Tapos Depok Dominasi Juara Walikota Cup 2024

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara Pemkot Depok dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar program pensertifikatan aset pemerintah dapat berjalan secara berkesinambungan.

"Kami sangat berterima kasih kepada BPN yang telah membantu dalam proses pensertifikatan aset Pemerintah Kota Depok," ujarnya.

Dia menjelaskan, pensertifikatan aset sangat penting untuk memastikan keamanan aset pemerintah agar tidak hilang.

Baca Juga: Mengintip RT 6/5, Kelurahan Sukmajaya Depok Bersolek Jelang HUT RI ke 79 : Kenang Jasa Pahlawan, Tonjolkan Kesederhanaan

Selain itu, sertifikasi ini juga berdampak pada kejelasan dalam penganggaran, karena seluruh aset yang dimiliki pemerintah, baik berupa tanah maupun aset lainnya, dapat dinilai dan tercantum dengan jelas dalam laporan keuangan. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menekankan bahwa pengelolaan aset harus dilakukan dengan baik dan benar.

"Alhamdulillah, tahun ini kami menjadi yang terbanyak di Jawa Barat dalam memperoleh PTSL, dan mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah lagi, karena masih banyak aset-aset kami yang perlu disertifikatkan," ungkapnya.