“Terus kalau dikecam tidak sesuai dengan AD/ART, ya kan ada AD/ART-nya disesuaikan, kan Munas Golkar itu lembaga tertinggi untuk melakukan perubahan apa saja, jadi bisa saja pemilik suara nanti melakukan perbaikan di dalam anggaran dasar. Undang-undang saja bisa diubah kok apalagi ini cuma anggaran dasar, jadi diperbolehkan dan memang kami menginginkan Pak Jokowi,” jelas Ridwan Hisjam.
Di samping itu, Ridwan Hisjam telah mendaftarkan diri untuk maju menjadi Ketum Partai Golkar Periode 2024-2029. Menurut dia, persiapannya untuk bersaing dalam pemilihan caketum telah dimulai sejak beberapa periode sebelumnya.
“Saya sudah siap dari 2019. Pada 2024, jika teman-teman masih ingat dan ada jejak digitalnya, saya adalah salah satu dari delapan pendaftar awal. Tiga orang tidak memenuhi persyaratan administrasi, sementara lima orang lainnya berhasil,” jelas Ridwan Hisjam di DPP Golkar Kemanggisan, Jakarta Barat pada Senin (19/8).
Ridwan Hisjam menekankan visinya untuk mengembalikan ruh Partai Golkar seperti masa lalu. “Begitu ada peluang untuk saya memimpin, saya mendaftar dengan harapan bahwa saya ingin mengembalikan Partai Golkar sesuai dengan ruh partai Golkar,” tutur Ridwan Hisjam.
Baca Juga: Maarten Paes Siap Main di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Asal Usulnya di Indonesia
Saat ini, Ridwan Hisjam telah lolos verifikasi dari pihak penyelenggara. Namun, hasil verifikasi ini masih akan dicek lagi pada penyelenggaraan rapat pimpinan nasional sebelum musyawarah nasional Selasa (20/8) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.
“Saya sudah lolos, beberapa calon lainnya juga sudah lolos. Saya sudah menjadi pengurus Golkar sejak era Orde Baru 1997 dan menjabat di DPR selama lima periode,” kata Ridwan Hisjam.
Sementara itu, Menteri ESDM sekaligus Caketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu mengenai surat permintaan terhadap Jokowi tersebut. Dia mengaku, hanya berfokus kepada pencalonannya sebagai ketua umum Golkar.
“Saya kebetulan tidak tahu itu surat, silahkan tanyakan saja kepada yang membuat surat. Dan karena surat tidak ditujukan kepada saya, maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (19/8) malam.
Baca Juga: Puncak Walikota Cup: Indonesia Merdeka Depok Sejahtera, Enam Motor Disebar
Bahlil memilih tidak membahas surat tersebut. Sebab, siapapun boleh mendaftar sebagai calon ketua umum Golkar selama memenuhi syarat dan tahapan yang telah ditentukan.
“Jadi saya menghargai demokrasi, silakan saja bermain dalam kompetisi kerangka aturan yang diterapkan SC,” kata Bahlil.
Terpenting, ungkap Bahlil, dia telah menuntaskan kewajibannya sebagai Caketum Partai Golkar. Adapun, pendaftarannya diterima langsung Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Guniwang Kartasasmita, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan petinggi partai Golkar lainnya.
"Alhamdulillah hari ini saya menuntaskan ikhtiar saya," kata Bahlil, Senin (19/8).
Tidak hanya itu, Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham buka suara soal isu Jokowi didorong jadi Ketum Partai Golkar. Dia menyebutkan, partainya terbuka bagi siapaun yang memenuhi syarat.
Artikel Terkait
Tua-Tua Keladi! Akhirnya Koboi PN Depok jadi Tersangka, Terjerat 2 Pasal
Nggak Ada Celah! Kecamatan Cinere Depok Dikuasai Pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq
Informasi Terbaru! Pendaftaran CPNS Dibuka 20 Agustus 2024, Ini Kebutuhan Formasi di Kota Depok
Partai Gerindra Dipastikan Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Dasco: Siapa Pasangannya? Tunggu Tanggal Mainnya
Dewan Depok Paribolos, OPD Diwakilkan Bawahan, Pengamat Politik : Berarti Jangan Dipilih Lagi!
Bukan Wacana! Janji 925 Titik, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono Malah Bangun 1.056 Posyandu di Depok
Peristiwa Istimewa: Walikota dan Wakil Walikota Depok Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden di HUT ke-79 RI