Bawaslu: 2.293 TPS Rawan Kekerasan Fisik, Wapres Minta Aparat Lakukan Deteksi Dini agar Kasus Sampang Tidak Terulang

RADARDEPOK.COM – Kasus pembunuhan akibat kontestasi pilkada di Sampang, Jawa Timur, harus menjadi warning bagi semua stakeholder untuk mencegah konflik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan, kasus kekerasan di Sampang harus menjadi pelajaran. Jangan sampai terjadi di daerah lain.

”Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain,’’ ujarnya saat memimpin apel siaga pengawasan yang dihelat Bawaslu di Monas, Jakarta, kemarin.

Pilkada Sampang belakangan ini memang mendapat perhatian khusus. Sebab, aksi kekerasan saat pilkada selalu berulang. Terbaru, seorang pendukung pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Sampang tewas dibacok sekelompok orang.

Baca Juga: Ramai-ramai Minta Tunda PPN 12 Persen! Berpotensi Tingkatkan Peredaran Barang Ilegal tanpa Pajak

Gibran menjelaskan, Pilkada 2024 akan menjadi ajang pilkada terbesar dalam sejarah Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus dikawal secara maksimal agar aman, nyaman, luber, dan jurdil. ”Jika ada potensi konflik, walau sekecil apa pun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan menimbulkan korban jiwa,’’ imbuhnya.

Putra sulung Jokowi itu meminta aparat untuk aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini. Dia juga mengajak publik untuk terbiasa dengan perbedaan. Jangan sampai karena beda pilihan politik, lalu terpecah, saling hujat, dan baku hantam.

”Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita,’’ ungkapnya. Dia juga berharap Bawaslu bersikap tegas, adil, dan tidak tebang pilih.

Baca Juga: Sikat Arab Saudi 2-0, STY Bernapas Lega, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyayangkan terjadinya kasus di Sampang. Meskipun dari pemetaan Bawaslu, Sampang memang masuk dalam daerah rawan tinggi.

”Prediksi terhadap kejadian yang menegangkan itu sudah ada di daerah Sampang. Tapi, tidak (menyangka) sampai kejadian kemarin yang ada pembunuhan,’’ ujarnya.

Bawaslu di daerah juga diminta berkomunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mencegah peristiwa serupa. Terhadap pelaku kekerasan, dia menyerahkan kepada aparat hukum. ”Sanksi akan dilakukan oleh aparat keamanan karena berkaitan dengan salah satunya tindak pidana umum,’’ jelasnya.

Baca Juga: Perda Tumpul, Minimarket di Depok Menjamur! Pemilik Warung Menjerit

Pemetaan Kerawanan

Bawaslu telah memetakan TPS (tempat pemungutan suara) yang dinilai rawan konflik. Pemetaan tersebut menggunakan 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi, kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Beberapa indikator itu, antara lain, pelanggaran penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas aparat, logistik, lokasi TPS, hingga masalah jaringan listrik dan internet.