RADARDEPOK.COM – Pemerintah mulai melakukan evaluasi terkait implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Pemenuhan atau pemilihan menu hingga jam pengantaran jadi fokus evaluasi saat ini.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengungkapkan, sejak hari pertama, sudah ada beberapa masukan terkait implementasi program ini. Masukan itu jadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan ke depan.
”(Masukan, Red) termasuk antara lain pemenuhan atau pemilihan menu, pemilihan bahan makanan, dan jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan program MBG bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di SDN 02 Susukan, Ciracas, Jaktim, kemarin (7/1).
Evaluasi ini dilakukan setiap hari. Dari masukan yang ada, BGN akan langsung berkoordinasi dengan titik-titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang ada di seluruh Indonesia.
”Kalau mengenai menu, satu hal yang menjadi rujukan adalah kecukupan gizinya. Angka kecukupan gizi, di situ juga harus ada komponen-komponen gizi yang terpenuhi,” katanya.
Misalnya, untuk siswa PAUD, sekitar 300–400 kilokalori sekali makan. Lalu, untuk usia SD kelas I hingga kelas IV, sekitar 500–600 kilokalori sekali makan. Dengan demikian, bisa jadi menu sama, tapi porsinya berbeda-beda untuk masing-masing jenjang.
Kendati begitu, dia memastikan kandungan gizi telah sesuai dengan referensi yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BGN.
Hal itu berkaitan pula dengan menu susu yang hingga hari kedua masih belum tampak disajikan di beberapa daerah. Dia menegaskan, susu ini bisa diberikan, bisa tidak. Sebab, menu ini pun punya bahan pengganti yang lain seperti tempe dan tahu.
”Susu ini kandungan utamanya kan protein, vitamin, dan mineral. Jika itu bisa digantikan bahan makanan lain, artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi,” jelasnya.
Selain itu, menu susu ini berkaitan dengan lokasi. Jika memang lokasi SPPG jauh dari sentra sapi atau sentra susu, boleh diganti dengan menu lain.
”Jadi, ketersediaan susu jadi bahan evaluasi, tetapi mohon untuk bisa diperhatikan bahwa ini tidak selalu harus ada. Yang penting kandungan gizi itu tercukupi,” tegasnya.
Baca Juga: Kakak Korban Asusila Sebut Ogah Damai dengan Oknum Anggota DPRD Depok, Ini Demi Keadilan!
Adita juga menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat akan terus ditambah. Targetnya, sampai triwulan pertama 2025 menjadi kurang lebih 3 juta penerima manfaat dengan 1.000 titik dapur SPPG.
Artikel Terkait
Libur Sekolah Sebulan Saat Puasa Baru Wacana Belum Dibahas, Begini Kata Kemenag
Anggota DPRD Kota Depok, RK Tersangka Dugaan Asusila Siswi SMP
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna Pastikan RK Tersangka Dugaan Asusila Bisa Diberhentikan Sesuai Mekanisme yang Berlaku
PPN Resmi Naik, Fenomena di Kota Depok : Minyak Sayur Langka, Harga Sembako Alami Pelonjakan
Buntut Banyak Penembakan! Menteri HAM: Evaluasi Total Penggunaan Senpi
3.253 Siswa Cilangkap Depok Dapat Makan Bergizi Gratis, Ini Lokasi SD Sasarannya!
Dugaan Kasus Asusila Anggota DPRD Depok RK Melebar ke Internal Partai, Ibu Korban Curhat Begini!