RADARDEPOK.COM – Pemkot Depok tengah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut program Sekolah Rakyat (SR) atau sistem pendidikan gratis, bagi siswa keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan konsep asrama.
Saat ini, pemkot diminta menyiapkan lahan seluas 4.000 hingga 10.000 meter persegi, guna mendukung program pemerintah pusat yang digagas langsung Presiden Prabowo Subianto.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana menjelaskan, Pemkot Depok bakal mendukung berbagai program pemerintah pusat. Terutama Sekolah Rakyat yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, termasuk Kota Depok.
Baca Juga: Jelang HUT Depok, Walikota Instruksi Penataan Wilayah
“Pastinya kami menyambut baik, dengan adanya rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Depok,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Jumat (11/4).
Dalam hal ini, kata Nina Suzana, pemerintah pusat dan pemkot akan berkolaborasi membangun Sekolah Rakyat. Salah satunya menyediakan lahan seluas 4.000 hingga 10.000 meter persegi.
“Saat ini, lahan tersebut sudah diusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) dengan luas sekitar 5.637 meter persegi, yang berada di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos dan sudah bersertifikat milik Pemkot Depok,” ucap dia.
Baca Juga: Mutasi Kendaraan ke Depok Gratis, Pemutihan Diperpanjang Sampai 30 Juni
Namun, hingga saat ini, Pemkot Depok masih menunggu persetujua dari Kemensos terkait lahan tersebut, apakah sesuai dengan kriteria atau tidak.
“Nantinya juga harus di di survey dulu oleh tim Kemensos, kalau disetuju aka dilanjutkan pembangunan, dengan anggaran pemerintah pusat,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Depok, Devi Maryori menjelaskan, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Depok, baru diminta untuk menyediakan lahanya saja.
Baca Juga: Gempar Kasus Guru Asusila, Walikota Depok Bakal Bentuk KPAI Tingkat Daerah
“Saat ini sudah di ajukan, memang saat ini kami memiliki kesulitan untuk mencari lahan tersebut, dikarenakan lahan di kosong di Kota Depok sudah minim,” ungkap dia.
Namun, kata Devi Maryori, dengan lahan yang terbatas tersebut akan dibangun keatas atau bertingkat. Ini merupakan opsi yang diberikan kepada Dinsos Depok dari Kemensos. “Nantinya, yang membangun adalah Kemen PUPR dengan menggunakan APBN,” ujar dia.
Hingga saat ini, ujar Devi Maryori, belum mendapatkan Juklak Juknisnya terkait adanya program Sekolah Rakyat tersebut. Baru, mendapatkan instruksi mencari lahan untuk pembangunanya.
Artikel Terkait
Dinkes Depok Gagap Jawab, DPRD Desak Buka-bukaan Anggaran Perjalanan Dinas
DPRD dan Pemkot Depok Godok Raperda Lingkungan Hidup-Pengelolaan Sampah
Gentle, Dedi Mulyadi Sanjung Walikota Depok Supian Suri
Perizinan Eiger Camp di Bandung Barat jadi Sorotan, Begini Upaya Komisi I DPRD Jawa Barat : Kami Sepakat Jaga Ekosistem Alam
Gempa Bogor 4,1 Magnitudo, Depok Ikut Digoyang
Anggaran Perjalanan Dinkes Depok untuk Kegiatan Masyarakat, Ini Rinciannya!
Sopir Boks Tewas saat Menolong di Cijago Depok, Begini Kronologinya