Duh! Koperasi Merah Putih di Depok Tersendat Modal, Begini Ceritanya

RADARDEPOK.COM – Koperasi Merah Putih (KMP) yang tersebar di Kota Depok nampaknya kini tak berjalan dengan baik, pasca diresmikannya program tersebut pada 21 Juli 2025. Misalnya yang terjadi di KMP Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas.

Mulanya pengoperasian KMP berjalan baik, dengan adanya bantuan dari Id Food dan Bulog berupa barang untuk koperasi pada umumnya. Seperti beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Namun bantuan untuk itu belum ada lagi. Sehingga modal utama untuk operasional KMP itu tak ada sejak 21 Agustus 2025.

Sebab itu, pengurus KMP harus memutar otak agar pengoperasiannya tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan memanfaatkan dana tersisa dari penjualan barang sebelumnya.

Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Mampang, Iwan Adriansyah mengatakan, secara umum KMP saat ini kurang baik-baik saja. Hal ini didasari karena adanya kendala pada permodalan untuk operasional.

Baca Juga: Motoran Bersama Ratusan Bikers, Walikota Depok Supian Suri Akan Rangkul Semua Pihak untuk Pembangunan : Kita Rawat Persatuan

Idealnya itu, kata dia, koperasi seharusnya berangkat dari bottom up (tingkat bawah ke atas). Tetapi karena KMP ini merupakan Instruksi Presiden (Inpres), maka koperasi berangkat dari top down (Keputusan ditentukan pemerintah).

“Hadirnya KMP ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar koperasi berada. Dari harga pangan yang murah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian di tengah jalan itu urusan modal ini sampai sekarang belom terealisasi, yang sebelumnya dijanjikan dengan nilai sekitar Rp30 juta dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT),” beber Iwan saat dikonfirmasi Radar Depok, Minggu (24/8).

Pasca diresmikannya KMP pada 21 Juli 2025, Iwan mengatakan, pihaknya mendapat dukungan serta bantuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti bantuan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dan ID Food secara konsiliasi.

“Karena memang tidak punya modal. Makanya kami dibantu di awal itu secara konsiliasi dari BUMN. Tetapi ternyata konsiliasi itu berhenti atau hanya berjalan satu bulan, tepatnya pada 21 Agustus 2025,” jelas Iwan.

Meski demikian, Iwan mengatakan, operasional KMP di Kelurahan Mampang tetap berjalan. Namun, barang yang dijajakan kepada masyarakat itu seadanya saja, berdasarkan anggaran dari sisa hasil penjualan sebelumnya.

“Hanya barang yang ada saja yang kami sanggupkan untuk belanja. Tetapi kan ini tidak mencukupi untuk kebutuhan pasar. Barang tidak lengkap. Hanya jenis-jenis tertentu saja yang mampu kami beli. Saat ini kami tak sanggup lagi menyediakan beras, karena untuk beras ini membutuhkan biaya tinggi,” kata Iwan.

Jika keadaannya begini terus, sambungnya, tentu akan berdampak pada operasional KMP yang tersebar di Kota Depok. Khususnya dari ketersediaan pangan yang seharusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah.

“Saya rasa nanti pastinya anggota akan kecewa. Karena banyak barang kebutuhan yang tidak ada. Saat ini juga sedikit. Hanya ada gula, gas, telur, hanya seperti itu doang. Kami putar otak agar KMP di sini terus berjalan,” kata Iwan.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok, Endah Winarti menerangkan, untuk permasalahan Koperasi Merah Putih itu sebenarnya sudah dibahas pada Rencana Jangka Panjang (RJP), yang turut melibatkan Komisi B lainnya.

“Saya juga dikonsultasikan sendiri dengan beberapa Koperasi Merah Putih yang ada di Kecamatan Sukmaja. Alhamudilillah di Kecamatan Sukmajaya, khususnya di Kelurahan Sukmajaya itu KMP berjalan dengan lancar. Karena saya juga turut dalam iuran pokok, iuran wajib dan nabung sukarela. Alhamdulillah juga tokoh masyarakat turut andil dalam hal ini,” tutur Endah Winarti.