Kejari Depok Bidik Predikat WBBM 2025

RADARDEPOK.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok tengah menyiapkan segala sesuatu untuk bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025, dengan menghadirkan berbagai program unggulan.

Tahun ini merupakan kali keduanya Kejari Depok masuk dalam nominasi predikat WBBM di Indonesia. Sebelumnya, Kejari Depok juga masuk dalam nominasi predikat WBBM pada tahun 2024 namun tidak lolos.

“Berkaitan dengan WBBM, Kejari Depok pada saat ini masuk predikat lima besar di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kejari Depok, dua lagi saya lupa,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Tri Saputro kepada Radar Depok, Kamis (11/9).

Baca Juga: Kekerasan Anak Depok Didominasi Perundungan di Sekolah

Persiapan untuk meraih predikat WBBM itu sudah mendekati 100 persen, kata Saputro. Adapun program-program unggulan Kejari Depok untuk predikat itu yakni berkaitan dengan indeks prestasi anti korupsi. Seperti program Jaksa Goes to Campus, dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Julbara (Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara) yang memiliki karakteristik.

“Itu yang menjadi program unggulan. Semoga saja dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan Kejari Depok ini dapat membawa manfaat oleh masyarakat Depok khususnya,” kata Saputro.

Jadi, sambungnya, untuk program unggulan atau prioritas di Kejari Depok itu di antaranya program Jaksa Goes to Campus dan Julbara atau Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara. Sementara itu untuk program lainnya ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

“Predikat WBBM ini bisa dinilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kejari Depok, di satu sisi harus menghindari perbuatan tercela, harus berintegritas, professional, transparan, akuntabilitas dan modern,” ujar Saputro.

Baca Juga: Kepala Kantor Imigrasi Depok Terjun ke Sukabumi, Ikut Serta dalam Ketahanan Pangan Nasional : Ini yang Dilakukan

Berkaitan dengan kapan penilaiannya, Saputro mengatakan, ada kemungkinan hal itu dilaksanakan pada September ini. Namun pihaknya masih menunggu instruksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Kapan penilaiannya itu kami menunggu dari KemenPAN-RB, untuk melakukan tes verifikasi lapangan dan melakukan pemaparan. Sepertinya September ini lah,” jelas Saputro. ***