Tegas! Pemkot Depok Evaluasi Program MBG, SLHS jadi Syarat SPPG : Korban Keracunan 6.517 Orang Sejak Januari 2025

RADARDEPOK.COM – Kasus dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian yang serius bagi Pemkot Depok, mengingat insiden ini sudah terjadi di berbagai daerah yang sudah menelan ribuan korban.

“Kami sudah berkoordinasi dengen teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk ikut melakukan pengawasan,” tutur Ketua Tim Satgas Percepatan Program MBG Kota Depok, Chandra Rahmansyah kepada Radar Depok, Rabu (1/10).

Jadi, sambung Chandra Rahmansyah, kedepannya Pemkot Depok juga akan turut melakukan pengawasan. Salah satunya dengan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Depok.

“Dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu, yang pasti harus sesuai dengan SLHS. Karena sekarang diwajibkan oleh pemerintah pusat, bahwa semua dapur MBG harus memiliki SLHS,” ungkap Wakil Walikota Depok itu.

Baca Juga: SLHS di Depok Dipegang Yayasan Bermitra dengan Dapur : BGN Tutup Dapur 56 MBG, Ini Daftarnya!

Sementera itu, Sekda Kota Depok, Mangnguluang Mansur mengatakan, dalam waktu dekat Pemkot Depok akan melaksanakan Rakor membahas MBG, terkait dengan percepatan dan pengawasan.

“Besok kami juga kebetulan mau rakor terkait MBG, terkait percepatan dan pengawasan juga. Selain itu juga ada rencana untuk kembali membangun SPPG. Saat ini kan kita sudah ada 42 SPPG, tapi yang sudah beroperasi baru 32. Sisanya masih tahap pembangunan,” beber Agung, sapaannya.

Kemudian, sambung Agung, rakor tersebut juga akan membahas soal evaluasi MBG di Kota Depok, termasuk pembinaan dapur MBG beserta sumber daya manusianya.

“Iya, makanya ini besok kita mau rakor. Karena ini menjadi tanggung jawab kami dan semuanya,” ucap Agung memungkasi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, sebanyak 6.517 orang menjadi korban keracunan MBG sejak pertama kali diluncurkan pada Januari 2025.

Dadan menjelaskan, pemantauan MBG di bagi menjadi tiga wilayah, yakni wilayah I Sumatera, wilayah II Jawa, dan wilayah III Indonesia Timur.

“Sebaran kasus gangguan pencernaan di SPPG (Sentra Pemberian Pangan Gizi), dari 6 Januari–31 Juli tercatat 24 kasus, sementara dari 1 Agustus hingga malam tadi ada 51 kasus,” kata Dadan.

Berdasarkan hasil pemantauan dari tiga wilayah, tercatat pada wilayah I Sumatera terjadi 9 kasus dengan 1.307 korban.
Wilayah II Jawa sebanyak 46 kasus dengan 4.207 korban. Serta wilayah III Indonesia Timur terdapat 17 kasus dengan 1.003 korban.

Baca Juga: 40 SPPG di Depok Wajib Punya SLHS : Dinkes Bakal Lakukan Inspeksi Dapur Secara Rutin

Menurutnya, salah satu kejadian terbesar terjadi di SPPG Banggai, Sulawesi Tengah, dengan 338 korban.