Jika Deadlock : Wakil Prabowo dari Luar Koalisi, PDIP Pertimbangkan Yenny Wahid

RADARDEPOK.COM - Usai PAN dan Golkar sepakat bergabung, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mulai menggodok nama calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Masing-masing partai, sudah berancang-ancang menyodorkan usulannya.

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengatakan, pasca masuknya PAN dan Golkar, sikap PKB tidak berubah. Sebagaimana sebelumnya, pihaknya tetap berpatokan pada hasil Muktamar Bali dalam mengusung capres atau cawapres dalam Pemilu 2024.

Forum tertinggi partai tersebut telah memberikan mandat untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. “PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin dalam Pilpres 2024," ujarnya kemarin.

Baca Juga: 6 Ekor Komodo Hasil Pengembangbiakan Taman Safari Bogor di Lepas ke Cagar Alam Wae Wuul NTT

Ijtihad ini, lanjut dia, didasari pada efek positif yang akan ditimbulkan bagi kemenangan PKB. Selain itu, penting untuk memastikan program unggulan berjalan.

Sejauh ini, lanjut dia, proses penetapan capres dan cawapres berpedoman pada Piagam KKIR yang ditandatangani tepat satu tahun lalu di Sentul Bogor.

Sebab, dalam kerjasama Gerindra-PKB dan Golkar-PAN masih sangat awal dan membutuhkan detail-detail pembahasan.

Baca Juga: PDIP Persilahkan PPP Keluar dari Koalisi Ganjar Pranowo, Basarah: Kerjasama Politik Itu Sukarela

“Belum ada detail-detail terkait hak dan kewajiban para pihak termasuk bagaimana pola pengambilan keputusan penentuan capres-cawapres yang akan diusung,” katanya.

Sementara PAN, akan tetap menyodorkan nama Erick Thohir. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku bakal membahas usulan Erick menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. "Ya (mengusulkan), nanti kan dibicarakan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Namun, Zulhas mengaku tidak mau terburu-buru. Sebab, yang berlangsung kemarin baru deklarasi dan belum sampai pada pembicaraan detail. Baru kemarin kan (deklarasi)," imbuhnya.

Baca Juga: Ketua Umum HMS Center : Pemerintah Harus Betul Betul Memperhatikan Tiga Pilar Pembangunan Nasional

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro mengatakan, penentuan Cawapres Prabowo berpotensi rumit. Sebab, masing-masing parpol yang memberikan dukungan sudah memiliki nama-nama yang hendak diusulkan internalnya.

"Karena bila di internal KKIR semua ketua umum yang menjadi anggota ingin menjadi cawapres, maka kebuntuan politik (political deadlock) bisa terjadi.

Namun situasi itu, juga memunculkan peluang bagi masuknya orang-orang non partai. Khususnya mereka yang mendapat restu dari Presiden Jokowi. Sebab di titik itulah, dibutuhkan win-win solution yang bisa diterima semua partai.