Baca Juga: Partai Demokrat Depok Copot Baliho Anies, Edi Sitorus : Salah Satu Bentuk Kecewa Kami
”Ini kok tiba-tiba muncul. Kemarin tenang-tenang saja,” paparnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Gus Choi meminta KPK tidak bermain politik. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh menjadi alat politik. ”KPK mau jadi penegak hukum atau alat politik?” tegasnya.
Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengklarifikasi perihal kabar akan diperiksanya Muhaimin sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012.
Baca Juga: Harus Ditindak! 40 Pabrik Sumbang Polusi Udara di Depok, Sekda Keluarkan SE
Asep menegaskan, pihaknya tidak menyebut secara spesifik akan memanggil Muhaimin yang kala itu menjabat Menaker.
”Saya tidak pernah menyebut nama atau jabatan seseorang. Mohon jangan salah persepsi dan salah tafsir ya,” kata Asep saat dihubungi Jawa Pos kemarin (3/9).
Asep menyebutkan, kabar rencana pemeriksaan Muhaimin bermula dari pertanyaan jurnalis tentang siapa menteri yang menjabat saat kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker bergulir pada 2012.
Baca Juga: Hasil Rekonstruk Anak Bunuh Orangtua di Depok : Nyawa Ibu Hilang di Adegan 15
”Rekan jurnalis hanya menanyakan siapa menterinya pada 2012?” ujar perwira polisi yang juga menjabat direktur penyidikan KPK tersebut. ”Jadi, jangan lihat judul beritanya, tapi lihat yang saya sampaikan ya,” tegas Asep.
KPK saat ini memang tengah menelisik dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga tersangka.
Yakni, Reyna Usman (eks Dirjen pembinaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi), I Nyoman Darmanta (sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker), serta Karunia (direktur PT Adi Inti Mandiri). (lum/tyo/c19/oni)