RADARDEPOK.COM–Netralitas Polri dalam menjaga situasi pemilu 2024 berjalan aman dan damai dipertanyakan DPR. Bahkan, aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas oleh wakil rakyat seiring tidak hadirnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR, kemarin (15/11).
Sejatinya, raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto itu mengundang Kapolri untuk membahas tentang persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Termasuk anggarannya. Namun, raker itu tidak dihadiri langsung oleh Listyo. Kapolri diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen M. Fadil Imran.
Baca Juga: Pengaspalan dan Drainase di Baktijaya Depok Rampung
Anggota Komisi III Trimedya Panjaitan yang turut mempertanyakan ketidakhadiran Kapolri meminta raker tersebut ditunda. ”Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabaharkam? Harusnya Kapolri yang hadir,” ujarnya dalam raker di Senayan. ”Saya usulkan rapat ini kita tunda menunggu Kapolri bisa hadir,” imbuh anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut.
Sebagai pimpinan rapat, Bambang menyebut kehadiran Kabaharkam sejatinya sudah tepat untuk membahas mengenai detail persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Meski begitu, dia berharap Kapolri akan datang pada pertemuan selanjutnya untuk membahas keputusan raker kemarin.
Di sisi lain, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy menegaskan netralitas Polri dalam mengawal pemilu 2024 sangat penting. Apalagi, akhir bulan ini pesta demokrasi lima tahunan tersebut sudah memasuki tahap kampanye. ”Polri ini organisasi yang besar dan punya banyak kewenangan. Bisa jadi banyak pihak yang tergoda untuk menggunakan Polri sebagai alat untuk mendukung pemenangan mereka,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Habib Aboe itu menyinggung tentang kegelisahan aparat di tingkat bawah yang mulai mendapat tekanan untuk memenangkan pasangan capres tertentu. ”Hal ini sedang viral dan menjadi atensi publik,” tuturnya. Aboe pun menegaskan tekanan semacam itu mestinya tidak boleh terjadi. Dia meminta Kapolri untuk mengkonsolidasikan jajarannya agar tetap netral dan independen.
Anggota Komisi III Yakobus Jacki Uly menambahkan, netralitas Polri juga penting untuk menghadapi isu-isu sensitif. Diantaranya ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks. Dia mengakui kejahatan siber saat ini semakin canggih. Karena itu harus dihadapi dengan persiapan yang baik. ”Persiapan ini mencakup penyiapan kendaraan, logistik, dan sumber daya manusia yang diperlukan,” tuturnya.
Menjawab hal tersebut, Kabaharkam Komjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya kemarin datang bersama seluruh jajaran Polri yang mewakili seluruh fungsi kepolisian. Khususnya yang terkait dengan Operasi Mantap Brata. Mulai fungsi perencanaan, pelaksanaan operasi hingga penegakan hukum. ”Jadi semua yang datang ini semua dari fungsi kepolisian,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan puncak penyelenggaraan Pemilu 2024 semakin dekat. Dia berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun ini meningkat. Pasalnya peran suara pemikih dalam Pemilu sangat penting.
Ma'ruf mengatakan suara dalam pemilu bakal bermuara pada keputusan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan lima tahun ke depan (2024-2029). "Kalau soal partisipasi ya, kita harapkan ada peningkatan, dalam arti positif ya," katanya usai membuka Habibie Democracy Forum di Jakarta kemarin (15/11).
Baca Juga: Merasakan Menginap di Coconut Island Carita, Tempat Wisata Murah yang tidak Jauh dari Jakarta
Dia menjelaskan pada Pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi masyarakat menyentuh angka 81,93 persen. Untuk tahun ini, pemerintah memang belum mengeluarkan hitung-hitungan resmi. Meskipun begitu Ma'ruf berharap tingkat partisipasi Pemilu 2024 lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
"Untuk itu, kita mesti bekerja sama untuk menyukseskan Pemilu 2024 ini," katanya. Kuncinya adalah penyelenggaraan pemilu kali ini harus lancar. Sehingga tingkat partisipasinya bisa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.