Lebih lanjut, Willi Sumarlin yang pernah menjabat sebagai komisioner Bawaslu Kota Depok itu menyatakan hal ini untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan.
“Semua Parpol sudah melakukan pelaporan sejak dibukanya LADK pada 28 November 2023,” ujar dia.
Willi Sumarlin menjelaskan, pelaporan LADK bisa di akses masyarakat melalui website KPU Kota Depok. Nantinya, masyarakat bisa jumlah saldo awal RKDK, penerimaan hingga pengeluaran dan saldo saat ini.
Baca Juga: Warga Depok, Awas Modus Penipuan Pesan Whatsapp Jelang Pemilu
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Sulistio mengatakan, untuk pelaporan LADK sudah berjalan baik. Namun, harus ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh KPU Kota Depok.
“KPU belum memberikan sosialisasi yang baik ke setiap parpol soal pelaporan ini,” ungkap dia.
Sulistio menjelaskan, masih banyak parpol yang merasa kesulitan saat menginput data LADK pada aplikasi Sikadeka.
“Hal ini terbukti dengan masih adanya parpol yang kebingungan menginput LADK, sehingga banyak partai harus mengikuti masa perbaikan yang diberikan oleh KPU,” kata dia.
Baca Juga: Pemilih Tambahan di Depok Capai Belasan Ribu Orang, Ini Keterangan KPU
Selain itu, kata Sulistio, pada aplikasi Sikadeka masih sering mengalami gangguan teknis, seperti sistem down hingga tak bisa mengakses data yang diperkukan dalam proses penginputan.
“Sikadeka sendiri masih sering down sehingga parpol mengalami kendala ketika menginput,” tutur dia.
Bawaslu jug mengaku tidak dapat mengawasi penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan LADK peserta Pemilu 2024 secara maksimal. Sebab, dibatasi dalam mengakses pembacaan data pada Sikadeka oleh KPU Kota Depok.
“Akses yang dimiliki Bawaslu ke Sikadeka hanya bisa mengakses agregat, partai mana yang sudah lapor, partai mana yang sudah lengkap atau belum laporannya akan tetapi Bawaslu tidak bisa mengakses laporan keuangan caleg dan partai,” ucap dia. ***
Laporan Awal Dana Kampanye Parpol 2024 Kota Depok