"Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh," lanjutnya.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Ajukan Hibah ke Pemkot, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Ingin Dukung Warga Berkarya
Bagi Jokowi, Presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan soal netralitas menteri dalam Pemilu 2024. "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ucap Jokowi.
Jokowi mengingatkan, kepada sejumlah menteri yang berpihak pada salah satu paslon untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
"Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja," pungkas Jokowi.***