RADARDEPOK.COM - Wakil Walikota Depok, Imam budi Hartono mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Minggu (31/3).
Rakor tersebut diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Depok secara daring di Ruang Depok City Operations Room (D'Cor), Gedung Balaikota Depok.
Dalam rakor dibahas sejumlah faktor dan persiapan agar arus mudik tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Baca Juga: Ledakan 160 Ribu Amunisi di Bogor : Berimbas 100 Meter, 324 Warga Mengungsi
"Kami rapat bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dalam mempersiapkan segala sesuatunya terhadap arus mudik di berbagai titik, baik jalan tol maupun di lokasi lokasi tertentu yang sering menyebabkan kemacetan. Tak lupa juga rawan kecelakan maupun rawan tindakan kriminal," ujar Imam Budi Hartono, usai mengikuti rakor.
Koordinasi antar stakeholder dilakukan agar bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik. Ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan yang pemerintah berikan ke warga.
"Itu kami koordinasikan semuanya se-Jawa Barat agar kita bisa bekerja secara baik melayani warga yang hendak pulang kampung," katanya.
Baca Juga: Imbas Pemalsuan Bahan Bakar, Sebanyak 72 SPBU di Depok Diawasi
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Zamrowi mengatakan, sejumlah hal yang ditekankan kepada daerah-daerah yang menjadi perlintasan arus mudik. Untuk Kota Depok, hanya fokus pada keberangkat masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, lokasinya berada di Terminal Jatijajar.
"Arahan dari Pemprov pada rapat ini lebih banyak fokus kepada daerah yang menjadi perlintasan arus mudik seperti tol yang mengarah menuju ke Jawa Tengah," tuturnya.
"Kalau kita kan bukan daerah perlintasan jadi kita fokus ke keberangkatan saja di Terminal Jatijajar," ujarnya.
Baca Juga: Dua Nama Gugur di Polling Radar Depok untuk Pilkada, Siapa Dia
Nanti juga akan ada mudik gratis di Terminal Jatijajar dari Kementerian dan Dishub Jawa Barat hanya akan mengawasi keberangkatannya.***