Jokowi menekankan bahwa dinamika seperti itu adalah bagian dari proses konstitusional yang harus dijalani dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keputusan MK dan pembahasan di DPR menurutnya merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang diatur dalam undang-undang dan konstitusi.
Baca Juga: Ridwan Kamil-Suswono Didukung Koalisi Gemuk, Pakar: Situasi Pilgub Jakarta Picu Apatisme
Sikap PDIP
Meski ada dinamika di Baleg DPR, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 hari ini. ”Total yang akan diumumkan 169 bakal paslon,” terang Sekjen PDIP Hasto Kristyanto.
Namun, dia tidak menyebutkan bakal calon untuk pilkada DKI Jakarta termasuk yang akan diumumkan. Mengingat, keluarnya putusan 60 MK memungkinkan PDIP untuk mengusung calon.
Kendati begitu, Hasto menegaskan bahwa pengumuman bakal paslon yang diusung PDIP akan menggunakan landasan putusan 60 MK. ”Detail nama bakal pasangan calon dan wilayahnya akan disampaikan besok (hari ini, Red),” katanya.
Sikap PDIP tersebut didasarkan pada komitmen untuk membangun demokrasi yang menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. PDIP menilai tidak ditemukan alasan yang kuat untuk tidak segera memasukan poin-poin putusan MK tersebut ke dalam PKPU. Termasuk putusan 70 yang mengatur persyaratan usia minimum harus dipenuhi ketika calon kepala daerah mendaftar.
Baca Juga: BPS Catat Impor Susu Naik 7,63 Persen Awal Tahun hingga Juli 2024
Sementara itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengisyaratkan partainya akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. ”Ada Anies insya Allah nanti pada 27 Agustus jika PDIP mencalonkan Anies," ujarnya setelah rapat Baleg.
Menurutnya, partai-partai tidak perlu takut dengan adanya RUU Pilkada. PDIP akan tetap konsisten memegang teguh putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah. ”Saya ajak partai-partai yang sesuai (memenuhi, Red) syarat dari putusan MK untuk menggunakan haknya,” tandasnya.***