Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengungkapkan, partisipasi pemilih merupakan salah satu tugas utama KPU, yang diharapkan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang efektif. .
Dengan anggaran yang cukup besar untuk Pilkada 2024, KPU Depok memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.
"Ini salah satu tugas KPU Depok. Bagaimana memastikan pemilih tau dan bagaimana mereka memberikan suaranya," ucap Ujang Komarudin.
Menurut Ujang Komaruddin, penting bagi KPU Kota Depok untuk memastikan bahwa warga Depok mengetahui jadwal pemilihan dan dapat memberikan suara untuk salah satu dari dua kandidat yang maju.
"Tapi kalau kita lihat dari anggaran yang begitu besar, mestinya masyarakat lebih tau dan lebih paham tentang pilkada," tutur Ujang Komarudin.
Seharusnya, kata Ujang Komaruddin, KPU Kota Depok harus memastikan bahwa setidaknya 80 persen masyarakat mengetahui jadwal dan proses pemilihan agar ada kepedulian untuk memilih.
"KPU perlu bekerja keras agar masyarakat tidak hanya mengetahui tentang Pilkada, tetapi juga merasa terdorong untuk berpartisipasi," kata Ujang Komarudin.
Baca Juga: Sambangi Warga Jonggol, Jaro Ade Terima Keluhan soal Pendidikan di Kabupaten Bogor
Dengan alokasi anggaran yang cukup tinggi, Ujang Komarudin berharap, KPU Kota Depok dapat memanfaatkan dana tersebut secara efektif untuk menjangkau masyarakat luas melalui berbagai program sosialisasi.
"Tugas KPU adalah memastikan semua lapisan masyarakat paham dan siap untuk memberikan suara," terang Ujang Komarudin.
Tak jauh berbeda, Pengamat Politik Citra Institute, Efriza juga mengkritik peran KPU Kota Depok dalam menjembatani informasi seputar Pilkada kepada masyarakat. Meski persiapan teknis dan administratif KPU dinilai baik, Efriza menekankan bahwa informasi kepada masyarakat tentang Pilkada masih sangat minim.
"Kerja dalam demokrasinya itu mereka kurang. Hanya berpikir nanti akan ada waktu debat kandidat. Tapi mereka lupa bahwa demokrasi itu mengikut sertakan masyarakat," tutur Efriza Kepada Radar Depok, Jumat (4/10).
Legitimasi calon pemimpin sangat bergantung pada pengakuan masyarakat terhadap visi, misi, rekam jejak, dan kepemimpinan calon. Tanpa informasi yang memadai, pemilu bisa menjadi sekadar prosedur yang tidak bermakna, atau bahkan pemilu yang miris.