Bahkan, kata Army Mulyanto yang berprofesi sebagai pengacara, aksi itu dapat berujung pada pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jangan kemudian nanti masyarakat malah melakukan aksi-aksi, atau menyuarakan ke KPU untuk mempertanyakan kinerjanya mereka, atau jangan pula nanti dari lapisan masyarakat malah melaporkan kinerjanya mereka ke jalur-jalur sebagaimana mestinya, kayak ke DKPP, atau misalnya ke Bawaslu," papar Army Mulyanto.
Baca Juga: Warnanya yang Cantik Cocok untuk Isian Snack Box, Inilah Resep Putri Ayu Redvelvet Kekinian
Karena itu, Army Mulyanto meminta, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk mengawasi penggunaan anggaran Pilkada Depok 2024, lantaran mengalami kenaikan, namun sosialisasinya masih sangat minim.
"Sebagai tokoh pemuda saya juga mencermati dari sisi anggaran, dari sisi kegiatan, ya terus terang ya kan saya minta juga dari pihak kejaksaan sebagai mitra baik itu Gakkumdu, ataupun mitra pengawasan penggunaan anggaran ya dengan hormat, harus juga diekspos gitu loh nanti, kejaksaan juga harus terbuka memperhatikan ini dengan sangat baik karena anggaran kepemiluan di kota Depok ini gak kecil nilainya," jelas Army Mulyanto.
Dirinya juga menyayangkan, KPU Kota Depok tidak melibatkan KNPI Kota Depok sebagai organisasi kepemudaan untuk melakukan sosialisasi. Padahal, jumlah pemilih pemula dalam pesta demokrasi mendatang cukup mendominasi.
"KNPI tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah duduk bareng. Padahal sebagian dari komisioner KPU itu, ya bagian dari KNPI. Bahkan di beberapa PPK pun ada unsur teman-teman KNPI," terang Army Mulyanto.
Baca Juga: Waspada Kebakaran, Rutan Depok Lakukan Simulasi Pemadaman Bersama Damkar
Lebih dari itu, Army Mulyanto mempertanyakan kinerja KPU Kota Depok yang akan membentuk Duta Pilkada hingga ke tingkat RT/RW. Menurut dia, program merupakan akal akalan KPU Depok yang saat ini tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas.
"Ada beberapa pengurus RT baik itu ketuanya, ataupun RW baik itu ketuanya, yang kemudian telah mendukung pasangan calon, baik itu ke nomor 1 maupun ke nomor 2. Nah, sedangkan dalam konsep programnya yang menjadikan RT menjadi Duta Pilkada, saya agak bingung nih konsepnya gimana. Dan sepertinya ini baru disuarakan pada saat momen hari ini," jelas Army Mulyanto.
Di samping itu, Army Mulyanto menuturkan, rencana itu terkesan asal jadi jelang Pilkada Depok 2024, sebab program itu tidak banyak diketahui masyarakat yang justru muncul saat KPU Depok mendapat kiritik pedas.
"Ketika seolah-olah karena ada tekanan dari publik, dari masyarakat terhadap sosialisasi yang masih minim, mengeluarkan konsep ide yang kemudian dadakan. Hati-hati KPU, akan blunder nanti di situasi itu. Ya, jadi terlihatlah bahwa ada permasalahan di KPU sendiri," jelas Army Mulyanto.
Selanjutnya, Army Mulyanto juga menyoroti soal sosialisasi lewat media massa yang dikordinir salah satu media massa. Dia menilai, hal itu berpotensi terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi. Sepertinya hal yang terjadi di Pilkada Depok 2015.
"Makanya saya bilang sebagai penyelenggara, KPU ini harus profesional. Tapi ini sebenarnya menjadi pelajaran berharga lah bagi mereka, komisioner yang hari ini menjabat, ya kan. Dan saya melihatnya memang agak mengerikan," jelas Army Mulyanto.