RADARDEPOK.COM - Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk efisiensi mendapatkan perhatian serius berbagai kalangan di Kota Depok.
Mulai dari pengamat ekonomi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, dan DPRD Kota Depok. Mereka menilai dampaknya dapat diperkirakan akan cukup rumit, terutama bagi masyarakat maupun ranah usaha.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Dewa Wisana menuturkan, pemotongan dan efisiensi anggaran memiliki dampak yang sangat kompleks.
Baca Juga: Ramai-ramai Laporkan PIK 2 Telah Melanggar HAM Berat
Dia menekankan pentingnya perhatian terhadap anggaran yang terkait langsung dengan program atau kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat.
“Jika anggaran ini yang dipotong, maka tentunya akan berdampak ke kinerja layanan dan program itu sendiri. Hal ini perlu diperhatikan dengan seksama dan bisa menjadi polemik di masyarakat,” tutur Dewa Wisana saat dikonfirmasi Radar Depok, Jumat (14/2).
Kemudian, Dewa Wisana menyatakan, pemangkasan anggaran yang menyangkut sumber daya manusia, khususnya pekerja honorer, dapat mempengaruhi pekerja dan staf.
Baca Juga: Naturalisasi Miliano Jonathans Bocah Depok Semakin Dekat, Ini Kata Sang Kakek
“Pekerja honorer pasti akan terdampak, dengan dirumahkan atau tidak diperpanjang lagi kontraknya. Di sisi lain, para staf yang kehilangan para pekerja honorer atau tidak tetap tersebut juga akan merasakan dampak yaitu beban kerja yang bertambah dan kinerja mereka yang akan sedikit banyak akan menurun,” kata Dewa Wisana.
Kendati demikian, Dewa Wisana mengungkapkan pentingnya komunikasi yang baik dan transparan terkait kebijakan ini. Sejauh ini, pola komunikasi pemerintah relatif buruk dan belum transparan, sehingga menimbulkan prasangka dan potensi keresahan di masyarakat.
“Komunikasi dan sosialisasi intensif mutlak diperlukan. Dialog sosial harus dilakukan dan setiap elemen pemerintah harus memiliki kemampuan berdialog yang menunjukkan kepedulian yang utuh,” ungkap Dewa wisana.
Baca Juga: Retret Kepala Daerah Bisa Habiskan Rp22 Miliar, Menginap 8 Hari di Magelang Ditanggung APBN
Apalagi, Dewa menjelaskan, dialog sosial dan sosialisasi intensif sangat diperlukan agar masyarakat merasa lebih memahami langkah-langkah pemerintah ini.
“Komunikasi dan sosialisasi, yang intensif mutlak diperlukan. Dialog sosial harus dilakukan dan setiap elemen pemerintah harus memiliki kemampuan berdialog yang menunjukkan kepedulian yang utuh,” jelas Dewa Wisana.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Miftah Sunandar mengungkapkan, banyak dampak pemangkasan anggaran terhadap dunia usaha, terutama di Kota Depok.