Banyak perusahaan, termasuk yang bekerjasama mulai mengurangi jumlah karyawan mereka akibat kondisi ekonomi yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
“Di Kota Depok, banyak perusahaan yang sudah mengurangi karyawan-karyawannya. Dampaknya tentu saja dengan menurunnya pendapatan perekonomian,” kata Miftah.
Apalagi, beber Miftah sektor yang paling terdampak adalah industri pariwisata, seperti hotel, restoran, dan properti.
Baca Juga: Banding, Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara
“Misalnya, hotel-hotel yang biasanya ramai, sekarang banyak karyawan harian yang tidak bekerja. Pengusaha tidak bisa berbuat banyak karena pemasukan berkurang,” beber Miftah.
Kemudian, Kadin Depok berencana untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan pelatihan kewirausahaan. “Kami akan berusaha membantu mereka untuk beralih menjadi wirausahawan dan memberikan pelatihan serta bantuan permodalan,” jelas Miftah.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Depok, Ubaidilah menyatakan, apresiasi upaya Presiden dalam mengefisienkan anggaran.
Baca Juga: PT Indofermex Depok Akui Pengolahan Ragi Bocor, Klaim Tidak Ada Bahan Berbahaya
Namun, dia juga mencatat bahwa pemangkasan anggaran sudah mencapai level yang ekstrem, dengan banyak kementerian yang mengalami pemotongan anggaran secara signifikan.
“Hampir semua kementerian itu, mengalami pemotongan yang angkanya cukup ekstrem. Efisiensi yang dijalankan sudah pada level ekstrem, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang dipangkas, tetapi juga infrastruktur mengalami pengurangan cukup signifikan,” kata Ubaidilah.
Kendati demikian, Ubaidilah menegaskan pengurangan anggaran ini berisiko menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor tertentu. Seperti, industry, perhotelan, serta penurunan daya beli masyarakat yang terlihat melalui penurunan inflasi.
Baca Juga: Pelunasan Ongkos Haji Dimulai Hari Ini, Tanggungan CJH Rp 60,9 Juta
Meskipun demikian, Ubaidilah menilai Kota Depok relatif lebih aman karena memiliki kemandirian fiskal yang cukup baik. “Alhamdulillah, Depok punya kemandirian fiskal yang cukup baik, di mana APBD-nya lebih dari 40% itu diambil atau bersumber dari PAD,” tegas dia.
Namun, Ubaidilah berharap agar pemangkasan anggaran dilakukan lebih bijak dan rasional. Tujuan efisiensi pemangkasan harus tercapai, yaitu pemerintahan yang efektif dan efisien tanpa mengorbankan hal-hal yang bisa memberikan dampak negatif di kemudian hari.
Ubaidilah mendorong pemerintah untuk lebih bijak lagi dalam memangkas atau melakukan efisiensi agar lebih rasional.***