RADARDEPOK.COM – Pemkot Depok bereaksi ihwal adanya temuan ompreng (wadah makan) Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disinyalir mengandung babi.
Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah menuturkan, pihaknya berjanji akan mengawasi pelaksanaan MBG, termasuk pendistribusian diwilayahnya. Bakal juga juga akan menggandeng MUI dan BPOM.
“Kami akan menggandeng BPOM dan dinas terkait, ketahanan pangan di Kota Depok untuk sama-sama yang menjadi sorotan karena ompreng disinyalir temuan dari Cina,” tutur Chandra Rahmansyah kepada Radar Depok, Selasa (23/9).
Chandra Rahmansyah mengungkapkan, persoalan ini menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah demi kelancaran program MBG yang tersebar diseluruh dapur SPPBG Kota Depok. Nantinya, pengawasan dari seluruh SPPG di Kota Depok turut diperketat.
Baca Juga: Tega! Anggaran Pesantren 2026 Nol Rupiah, DPRD Jawa Barat Sebut Dedi Mulyadi Zalim
“Kami ingin pelaksanaan MBG di Kota Depok ini dapat berjalan baik dan lancar. Sekaligus dapat mengakomodir kebutuhan gizi siswa siswi yang ada di Kota Depok,” ungkap Chandra Rahmansyah.
Lebih lanjut, Ketua GP Ansor Kota Depok, Muhammad Kahfi menilai, polemik terkait program MBG ini sudah bukan permasalahan umum, melainkan masuk dalam ranah isu nasional. Pihaknya, mendorong agar Pemkot Depok membentuk tim independen untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut.
“Ini sudah bukan permasalahan umum lagi, namun sudah menjadi isu nasional tentang keadaan MBG. Dari PBNU sendiri ada yang menyetujui, ada juga yang tidak. Kalau dari kami memang lebih cepat dan lebih hati-hati saja. Kalau produk dalam negeri cukup lebih aman, kenapa tidak dimaksimalkan,” ujar Kahfi.
Muhammad Kahfi mengungkap, jika melihat daerah lainnya, saat ini sudah ada beberapa daerah yang menolak MBG karena adanya ompreng maupun masalah dari distribusi. Menurutnya, program ini sebenarnya bagus, tetapi harus dilaksanakan dengan prosedur yang tepat.
“Beberapa momentum juga sering ditemukan, distribusi makannya terlambat. Harus ada tim khusus untuk mengawasi itu. Selain SOP di dapurnya, harus ada tim kerja sama yang independen untuk mengontrol keseluruhan,” ungkap Muhammad Kahfi.
Terkait pengawasan nantinya, beber Muhammad Kahfi jika pengawasan hanya dilakukan oleh tim internal, hasilnya bisa kurang optimal. Posisi tim independen, nantinya berharap benar-benar dapat memantau proses pelayanan, ketepatan waktu, hingga kualitas makanan.
“Kalau makan siang kan berarti dari jam 11 sampai setengah 2 siang. Di sisi lain, makanannya harus sudah siap sejak jam 6 pagi, karena mereka mulai masak dari jam 3 subuh. Bahkan ada yang memasak lebih dari 3 ribu porsi, padahal standar hanya 3 ribu. Itu perlu tenaga ekstra, tapi jumlah tenaga tidak bertambah,” beber Muhammad Kahfi.
Lebih lanjut, Muhammad Kahfi juga menekankan pentingnya adanya pemeriksaan rutin terhadap produk MBG. Termasuk uji sampel agar masyarakat merasa lebih aman dan tidak ragu terhadap kualitas maupun kehalalan makanan.
“Kalau memungkinkan butuh uji sampel, makanan itu butuh juga diuji sampel. Supaya aman dan menghilangkan keraguan,” kata Muhammad Kahfi.