RADARDEPOK.COM – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, mendorong agar APBD Kota Depok 2026 benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan dan kesehatan jadi yang utama.
“Kami menerima keluhan tentang pelayanan di pendidikan dan kesehatan. Kami sudah menyampaikan ke Pemkot, agar ada keseimbangan. Tidak hanya infrastruktur saja,” ungkap Ade Supriyatna kepada Radar Depok, Kamis (13/11).
Legislator PKS ini menerangkan, untuk pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, pihaknya sudah menyepakati pembangunan dua puskesmas baru, kemudian ada unit sekolah baru.
“Dan revitalisasi atau renovasi di banyak sekolah yang memang pasti masih kurang dan terus akan kita tambah jumlahnya tahun-tahun depan,” jelasnya.
Wakil rakyat Dapil Cimanggis ini membeberkan, Anggaran Belanja 2026 sekitar Rp4,397 triliun. Kemudian Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp4,1 triliun.
“Sisanya adalah pembiayaan. Pembiayaan itu diproyeksikan dariSilpa Rp192 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp85 miliar. Jadi total Rp277 miliar, dan ditambah tadi Pendapatan Daerah Rp4,1 triliun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ade turut mengevaluasi anggaran 2025, agar bisa terserap seluruhnya untuk pelayanan publik. Dan anggaran efisiensi tentu wajib direlokasi dengan benar.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok, Ade Ibrahim mengatakan, berdasarkan hasil rapat kerja secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD) Pemkot Depok, perlu adanya penyesuaian mendalam terhadap postur anggaran yang diajukan.
Ade Ibrahim mengatakan, Banggar DPRD Kota Depok mencatat, target pendapatan daerah agar lebih realistis dan struktur anggaran lebih fokus pada efisiensi dengan memangkas kegiatan non prioritas.
“Keterkatitan kebijakan, seluruh program dan kegiatan harus selaras dan dijelaskan berkaitan dengan RPJMD, 20 janji Walikota dan program strategis nasional, seperti Asta Cita,” ungkap dia.
Lanjut Ade Ibrahim, terhadap rencana penerimaan daerah diperkirakan mengalami penurunan karena pemotongan Transfer Kas Daerah (TKD) dari pusat. Oleh karenanya, diperlukan optimalisasi, ekstensifikasi, intensifikasi dan digitaliasi pajakuntuk menaikan PAD.
“Terhadap rencana belanja Postur Anggaran belum menunjukan perubahan signifikan dan perlu direstrukturisasi dengan skala prioritas tahunan yang jelas dan terukur. Selain itu, untuk BTT perlu kejelasan alur penanganan bantuan berencana antara BPBD dan Dinsos dan terhadap pembiayaan daerah perlu mempertimbangkan sisa anggaran,” kata dia.
Selain itu, kata Ade Ibrahim, harus terdapat program prioritas insfrastruktur dan lingkungan. Seperti penanganan banjir dan pembuatan drainase dan rancangan proyek besar tak hanya di kawasan Margonda Raya.
“Perlu adanya penambahan armada dan fasilitas pengelolaan berbasis wilayah serta pengembangan Inovatif da nada juga ekonomi dan masyarakat yang harus menjadi program prioritas pada 2026,” kata dia.