Menurut dia, dengan adanya sitem terbuka ini antusias masyarakat presentasenya sangatlah meningkat untuk memberikan hak suara dan menjadi relawan di pilpres dan di pileg.
“Dengan adanya ratusan Bacaleg akan ada relawan yang akan membuat dampak yang bermacam-macam, salah satunya ekonomi yang akan bergerak,” ujar dia.
Pradi menjelaskan, jika menggunakan sistem terbuka para bacaleg bisa mendapatkan peluang secara terbuka sebagai asas keadilan. Terpenting, adalah keaktivan masyarakat pada pesta demokrasi 2024.
“Yang saya khawatir masyarakat tidak menjadi pasif jika menggunakan sistem tertutup,” tutur dia.
Sementara itu, Pengamat Sosial Politik, Ubedilah Badrun mengatakan, kelebihan dari sistem proporsional terbuka adalah masyarakat dengan Caleg dapat lebih dekat, lebih mengenal dan lebih mudah mendengar aspirasi rakyat.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Caleg juga lebih semangat untuk mendulang suara, karena caleg yang dipilih langsung. Jika suaranya terbanyak di satu Dapil, meskipun dia nomor urut buncit. Peluang menjadi anggota DPR nya sangat tinggi.
“Tidak seperti beli makhluk dalam karung, yang tidak tahu apa yang dibeli. Meskipun money politik berpotensi dilakukan para caleg langsung di berbagai titik daerah pemilihan. Sistem proporsional terbuka itulah yang selama ini berjalan. Kelebihanya jauh lebih banyak dibanding sistem yang tertutup,” terang dia.
Baca Juga: Digitalisasi Rantai Pasok Material Resmi Diaplikasikan di Seluruh Jawa Barat
Sementara, Ubedilah mengatakan, kelebihan dari sistem proporsional tertutup adalah masyarakat dapat dengan mudah pilih partainya saja, tidak perlu cari-cari nama Caleg nya yang akan dicoblos. Kelekatan pemilih lebih lekat dengan partai, tidak dengan calegnya.
“Caleg kurang semangat berkompetisi untuk mendulang suara, karena penentuan menjadi anggota DPR sangat ditentukan oleh partai politik. Biasanya, Caleg yang nomor urut atas akan otomatis terpilih jadi anggota DPR jika suara partainya sangat besar,” tutur Ubedilah.
Dia mengungkapkan, sistem proporsional tertutup juga masih berpotensi money politik yang dilakukan partai. Tetapi, titik daerah rawan money politiknya lebih sedikit dibanding sistem terbuka.
“Sistem proporsional tertutup itu dipraktekan selama masa pemerintahan orde baru Soeharto,” terang dia.
Menurut Ubedilah, sistem proporsional yang digunakan di Indonesia adalah campuran (Mix Proporsional System). Jadi, rakyat boleh pilih partainya saja tetapi rakyat diberitahu siapa nama-nama Caleg di setiap partai tersebut, dengan memajang nama-nama Caleg di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sehingga, lanjut dia, sebelum memilih. Rakyat tahu siapa Caleg nya jika memilih partai. Tidak seperti beli makhluk dalam karung, karena bisa jadi maunya beli kambing, ternyata dapat monyet.
“Saya berharap Mahkamah Konstitusi (MK) pro rakyat, agar memutuskan yang terbaik untuk rakyat banyak. Jangan memutuskan berdasarkan pesanan partai tertentu,” tegas Ubedilah. (ama/ana)