Baca Juga: Teknik Aman Jika Terjatuh dari Sepeda Motor
Kualitas sekolah ini, lanjut dia, tak terlepas dari kapasitas dan kompetensi guru. Karenanya, dia mendorong pemerintah daerah untuk gencar menyediakan berbagai program pelatihan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
”Pemerintah daerah juga harus turun tangan untuk mengatasi distribusi guru yang masih terpusat di kota,” ungkapnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi guru untuk mengajar di wilayah tertinggal.
Fenomena PPDB memang tengah menjadi sorotan berbagai mata, pasalnya hal ini menunjukan kualitas di Indonesia. Bahkan, menurut Dinas Pendidikan Jawa Barat, ada 4.791 calon siswa yang dibatalkan penerimaan PPDBnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan, ada tiga daerah di Jabar dengan angka kecurangan paling banyak. Selain Kabupaten Bogor, ada Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung di urutan kedua dan ketiga.
"Data itu dengan berbagai kondisi yang ada, misal di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung itu mungkin beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi," kata Wahyu
"Di Kabupaten Bogor di 1.635, Kabupaten Bekasi 589 dan Kabupaten Bandung 410. Tapi sekali lagi ini menyangkut karena beberapa daerah, tidak berarti banyaknya itu indikasi negatif. Jangan sampai seolah-olah jumlah itu menimbulkan tidak baik," ujarnya menambahkan
Wahyu memastikan, 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB 2023 itu, sudah terakomodir dan mulai mengikuti tahun ajaran baru meski tidak diterima di sekolah negeri.
Sebab kata dia, orang tua masih berkesempatan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta saat panitia PPDB menyatakan data yang dimasukkan tidak sesuai dan dibatalkan keikutsertaannya.
"Pada prinsipnya kami meyakini 4.791 ini sudah bisa sekolah di luar yang diselenggarakan pemerintah (negeri). Tapi tidak mengklaim itu terakomodir semua, karena tidak bisa dilihat itu masuk ke mana, tapi meyakini sudah mendapat alokasi sekolah di luar sekolah pemerintah," pungkasnya. (mia/rd/net)