Reboisasi di Puncak Kabupaten Bogor, Bukti Pemerintah Tobat Ekologi?

RADARDEPOK.COM - Pemerintah menjadikan kawasan Puncak yang merupakan hulu Ciliwung sebagai prioritas perbaikan ekosistem.

Puncak sebagai titik nol Sungai Ciliwung menopang ketersediaan air dan mengatur tata air di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat dan hingga ke Provinsi Banten. 

Namun dalam beberapa tahun terakhir alih fungsi menjadi hutan beton. Vila, tempat wisata, tempat penginapan, rumah makan dan tempat usaha lainnya mengubur lahan yang menjadi serapan air.

Baca Juga: Maknai Malam Lailatul Qadar, Warga Binaan Lapas Cibinong Berlomba Kejar Pahala Berlipat Ganda : Yuk Intip yang Mereka Lakukan!

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan yang seolah 'baru sadar' kemudian mengkampanyean aksi penghijauan (reboisasi) dengan melakukan penanaman 50 ribu bibit pohon di 200-300 hektar di kawasan Puncak.

Titiknya mulai dari eks lahan Warung Patra (Warpat) atau perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur hingga Blok Naringgul. 

Penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk menghijaukan kembali daerah yang telah terdegradasi akibat aktivitas manusia. Juga sebagai langkah strategis dalam menangani bencana hidrometeorologis dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Baca Juga: Tarling Pemkab Bogor, Jaro Ade Minta Awasi Anak-anak dari Tawuran dan Judol

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pentingnya keberlanjutan penghijauan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Barat.

“Bibit yang sudah disiapkan sebanyak 50 ribu, yang mungkin bisa mencapai sekitar 200 atau 300 hektare. Insya Allah, konsistensi semua pihak diharapkan terjaga, dan bersama-sama kita hijaukan kembali,” ungkapnya.

Raja Juli Antoni juga mengatakan bahwa upaya penghijauan ini berlanjut dengan pembongkaran bangunan ilegal yang berada di kawasan hutan.

Baca Juga: SOIna Bogor Gelar Bukber Bareng Atlet 

Ia menambahkan bahwa proses verifikasi data terkait APL (Area Penggunaan Lain) dan kawasan hutan masih berlangsung.

"Insya Allah, Pak Gubernur Jabar sudah bilang ke saya, kita akan hijaukan terus ya, Kang. Dan insya Allah, konsistensi semua diharapkan terjaga, ya. Sehingga tidak hanya, seperti apa kata itu, panas-panas tahi ayam ya, ramai kalau lagi ada bencana. Nah, ini konsistensinya nih harus dijaga, bareng-bareng kita hijaukan kembali DAS - DAS ini," tutur Menhut.

Selama lima tahun terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan signifikan jumlah bencana hidrometeorologis, dengan lebih dari 5.500 kejadian bencana tercatat pada tahun 2024, dan pada awal tahun 2025 sejumlah wilayah di Indonesia mengalami banjir dan longsor.