Duh! Biaya Seremoni Disdik Kabupaten Bogor Tembus Rp2,9 miliar

RADARDEPOK.COM - Biaya kegiatan "seremoni" di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terbilang sangat fantastis dalam satu tahun anggaran. Untuk tahun ini saja mencapai Rp 2,9 miliar, kegiatannya meliputi pelatihan, bimbingan teknis, perjalanan dinas dan lainnya.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, besarnya rincian anggaran di lingkungan Disdik untuk perjalanan dinas dan lainnya terungkap dalam hitung ulang dalam rangka efisiensi.

Efisiensi sendiri sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Junaidi Samsudin Sosialisasikan Perda Pesantren, Ini Isinya!

"Pagu anggaran Disdik Kabupaten Bogor pada 2025 ini mencapai Rp2,8 triliun. Anggaran sebesar itu untuk penggajian, operasional, pengembangan sarana dan prasarana sekolah hingga perjalanan dinas serta bimtek," ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan adanya efisiensi jumlah anggaran di Disdik Kabupaten Bogor berkurang, namun susutnya kurang dari 5 persen.

Efisiensi anggaran dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni dan perjalanan dinas. "Dari pagu Rp2,8 triliun dipangkas Rp38 miliar, berasal dari perjalanan dinas hingga bimtek," katanya.

Baca Juga: Pembayar Pajak Kendaraan di Kabupaten Bogor Meningkat 105 Kali Lipat

Achmad Wildan memastikan efisiensi ini tidak akan menganggu belanja wajib dan mengikat di dalam anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Tidak mengganggu belanja wajib dan mengikat seperti gaji pegawai, gaji tenaga pendidik maupun  kesejahteraan," katanya.

Terkait kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan instruksi ke tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk efisiensikan anggaran guna merespon arahan pemerintah pusat.

 Baca Juga: Pemkab Bogor Pastikan Bus Pemudik Laik Jalan, Mudik Nyaman dan Tenang

"Kita meminta tiap OPD mengikuti inpres tersebut, dan sudah sangat jelas mana yang harus diefisiensikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal tak memberikan respon ketika diminta komentar perihal ini.***

Jurnalis: Achmad Kurniawan