RADARDEPOK.COM - Belum semua korban bencana alam di Bogor Barat tahun 2020 dibangunkan hunian tetap (huntap). Keterbatasan anggaran membuat pembangunan dilakukan secara bertahap.
Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade) menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menyelesaikan program relokasi dan pemulihan pasca bencana secara bertahap dan berkelanjutan.
Pada periode anggaran 2025, dibangun 300 unit huntap yang dibagi di dua titik di Blok Cipandawa, Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya.
"Dari 300 unit ini, 80 huntap sedang berproses pembangunannya. Sedangkan untuk yang 220 unit lahannya masih tahap land clearing," ujar Jaro Ade
Wabup berharap, mudah-mudahan pembangunan huntap di Kecamatan Sukajaya bisa segera selesai, sebab Pemkab Bogor karena juga mengejar waktu.
Baca Juga: Samsul Hidayat Pasang Badan Bela Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terkait Penataan Kawasan Puncak
“Harapannya, seperti yang disampaikan Pak Bupati Bogor Rudy Susmanto, tahun 2025 ini pembangunan berjalan dengan baik agar masyarakat yang kini tinggal di hunian sementara bisa segera menempati rumah barunya,” lanjutnya.
Jaro Ade pun menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan huntap akan terus dikawal hingga 2026, termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Ia pun mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi DPR yang siap mendukung penyelesaian program tersebut.
Selain persoalan pemukiman, Pemkab Bogor juga menaruh perhatian pada aspek ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.
Jaro Ade menyebut telah melibatkan Dinas Pertanian dalam kunjungan ini untuk memetakan potensi lahan dan kolaborasi, termasuk dengan pihak Taman Nasional.
“Kita sudah bentuk koperasi Merah Putih di tiap desa. Harapannya, koperasi ini bisa bersinergi dalam memperkuat ketahanan pangan. Masyarakat bisa jadi anggota, bekerja sama dengan taman nasional, bahkan dengan dukungan TNI dan Polri yang sudah terjalin,” ujarnya.
Wabup juga menyoroti pentingnya fasilitas pendidikan. Salah satu yang tengah diupayakan adalah relokasi SDN 05 Sukajaya yang sebelumnya terdampak bencana.
“Anggarannya sudah pernah dialokasikan, tapi karena belum ada lahan, kita minta tanah segera disiapkan. Kalau tidak ada tanah desa, bisa dengan kerja sama taman nasional agar proses relokasi SD ini bisa segera berjalan,” jelasnya.
Baca Juga: 11.933 Anak Kabupaten Bogor Gagal Masuk SMP Negeri
Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan bahwa semua aspek pemulihan mulai dari hunian, infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat akan dikawal dan diselesaikan secara menyeluruh hingga 2026 mendatang.
Artikel Terkait
Mahasiswa Desak Gubernur dan Bupati Bekukan Izin Perusahaan Perusak Puncak
Diskominfo Kabupaten Bogor Ajarkan Pengelola Sistem Cara Belanja TIK Efisien
Bupati Bogor Rudy Mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi, KPK Ingatkan Uang Rakyat tuk Kepentingan Publik
11.933 Anak Kabupaten Bogor Gagal Masuk SMP Negeri
Sekolah Rakyat SMP dan SMA Kabupaten Bogor Dibuka, Mampu Tampung 67 Siswa
Pokja IV TP PKK Kabupaten Bogor Fokus Tangani Kesehatan dan Lingkungan
Samsul Hidayat Pasang Badan Bela Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terkait Penataan Kawasan Puncak