Erosi Sungai Cigede Teror Warga Gunung Putri, Satu Hektar Tanah Lenyap!

RADARDEPOK.COM-Ratusan kepala keluarga (KK) di Kampung Gunung Putri Selatan, RW 02, 05 dan 07, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tinggal menunggu rumahnya ambruk karena tanahnya tergerus aliran Sungai Cileungsi atau Sungai Cigede.

Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri mengatakan, hampir satu hektar lebih tanah warganya di wilayah tersebut hilang akibat dampak erosi.

Baca Juga: Pasar Hewan Kota Depok Bantah Tuduhan Jual Beli Lahan Pertagas, Segera Ambil Langkah Hukum!

“Longsor ini sudah ada sejak 20 tahun lalu atau saat kepala desa masih dijabat Pak Miming, kalau ditotalkan bukan 100-200 meter lagi yang hilang tetapi, sudah hektaran lebih," ujarnya.

Ia menyebut jarak pemukiman warga dengan jurang di aliran Sungai Cileungsi atau Sungai Cigede sangat dekat, dan ada sekitar 20 kepala keluarga (KK) saat ini yang terdampak.

Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Bebaskan Lahan Pemakaman Umum di Rumpin Bogor

“Saya sampai miris hati saya, melihat satu persatu bidang tanah milik masyarakat hilang ditelan longsor, karena jarak pemukiman dengan aliran kali Cileungsi ini hanya 5 (lima) meter, sedangkan kedalamannya itu mencapai 50 meter,” ungkapnya.

Dia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengambil langkah cepat dalam menangani permasalahan di wilayahnya.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Depok Berikan Apresiasi kepada Delapan SMK dan Satu Universitas

“Saya rasa pusat, Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor segera mengambil tindakan cepat, jika tidak satu persatu bidang tanah milik masyarakat akan hilang dan malah menelan korban,” ucapnya.

Daman Huri mengaku telah melaporkan kejadian ini sejak tahun 2020 lalu, baik ke Pemkab Bogor, Pemprov Jabar hingga Kementerian PUPR agar dibangunkan turap dan bronjong.

Baca Juga: Jadi PKP, Pedagang Emas Naik Kelas

“Dulu itu kita sudah melaporkan dan merekomendasikan ke Bupati saat Bupati saat itu Ade Yasin, lalu Badan Geologi Pemprov Jabar, dan bahkan ke Menteri PUPR yang saat itu dijabat oleh Pak Basuki, dan sudah disampaikan melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat), bahkan sudah kita sampaikan juga ke DPR RI, H. Mulyadi saat itu dari Praksi Gerindra,” bebernya.

Meski demikian, pemerintah pusat maupun daerah belum juga hadir menangani masalah ini.

Baca Juga: 38 Kontingen Ramaikan Lapas Surabaya : Persiapan Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan