Minggu, 21 Desember 2025

Kebijakan KDM Sengsarakan SMK/SMA Swasta, Satu Kelas Cuma 21 Siswa, Turun Sekitar 120 Murid Dibanding Tahun Lalu

- Rabu, 23 Juli 2025 | 07:05 WIB
Siswa kelas X SMK IT Napala melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar  di laboratorium komputer. (DOKUMEN KABAR BOGOR)
Siswa kelas X SMK IT Napala melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di laboratorium komputer. (DOKUMEN KABAR BOGOR)

RADARDEPOK.COM-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Bogor, krisis anak didik pada tahun pelajaran 2025/2026. Jumlah siswa baru di sekolah swasta bisa dihitung jari.

Dari 351 SMK swasta yang tercatat di Bumi Tegar Beriman, hampir semuanya terdampak kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait satu rombongan belajar 50 siswa di SMA/SMK negeri juga Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).

Baca Juga: Polres Metro Depok Beri Penghargaan untuk Dua Warga yang Gagalkan Pencurian Uang Ratusan Juta, Kombes Abdul Waras : Jadi Motivasi Ciptakan Keamanan

Salah satunya dialami SMK IT Napala 1 dan 2 di Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Napala Indonesia (Yasni) itu hanya kebagian 21 siswa di SMK IT Napala 1 dan 31 siswa di SMK IT Napala 2. Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan  dengan penerimaa peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025.

Baca Juga: Utamakan Keselamatan Warga dan Kehandalan Energi Jadi Prioritas, Pertagas Benahi Jalur Pipa Wilayah Depok

"Siswa kelas X di tahun 2024 yang kami terima sebanyak 148 anak di SMK IT Napala 1 dan 2. Tahun sekarang habis karena terimbas kebijakan Pak KDM," ujar Ketua Yayasan Napala Indonesia, Ahmad Baeti Firdaus.

Diakuinya, kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuat down para kepala sekolah swasta. Karena memang bisa membuat lembaga pendidikan swasta gulung tikar.

Baca Juga: Dibintangi Marissa Anita dan Dion Wiyoko, Jangan Film A Normal Woman Siap Tayang di Netflix Pada 24 Juli 2025!

"Sekolah swasta benar-benar habis karena kebijakan KDM, apalagi juga dikeluarkan aturan apabila jumlah siswa kurang dari 200 akan dimerger. Belum lagi terkait ijazah yang harus diserahkan meski anak didik masih ada tunggakan administrasi," katanya.

Ahmad Baeti Firdaus berharap negara hadir dalam persoalan ini. Memang ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun dengan jumlah anak didik yang sedikit tentunya sangat memengaruhi operasional sekolah.

Baca Juga: Program Rehabilitasi Lapas Cibinong jadi Cahaya Harapan Warga Binaan, Yuk Intip Kegiatannya!

"Seperti di kami, yayasan selalu mensubsidi sekolah untuk honorarium gaji guru karena dana BOS yang didapat kecil. Negara harus hadir, harus beda aturan antara sekolah negeri dan swasta," ucapnya.

Sementara, Kepala SMKN 1 Kemang, Ujang Tohari mengatakan, tahun ini lembaga pendidikannya menerima 360 siswa kelas X. Jumlah ini untuk 10 rombongan belajar.

Baca Juga: Camping dan Campervan View Menawan Danau dan Perbukitan di Parang Gombong Purwakarta

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sah! Muhamad Yusril Nakhodai PK KNPI Ciawi

Minggu, 21 Desember 2025 | 16:21 WIB

MPI Kabupaten Bogor Sabet Dua Medali di Kejurda Jabar

Sabtu, 20 Desember 2025 | 22:52 WIB

Ini Tiga Titik Hambat di Jalur Puncak Bogor

Jumat, 19 Desember 2025 | 06:35 WIB

Pemkab Bogor Semangat Sukseskan Program MBG

Kamis, 18 Desember 2025 | 08:45 WIB
X