Sejak 1974 Konflik di Jalur Tambang Parung Panjang Bogor Tak Kunjung Usai, Ternyata ini Penyebab Utamanya

RADARDEPOK.COM-Konflik jalur tambang wilayah barat Kabupaten Bogor seolah tak berujung, bahkan yang terjadi kan makin meruncing. Bahkan, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut, persoalan jalur tambang sudah berlangsung sejak 1974.

Memang tak dapat dipungkiri, Kabupaten Bogor sebagai wilayah terluas di Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait dampak aktivitas tambang.

Baca Juga: Mengukir Harapan Melalui Karya Seni, Tim Pramuka Lapas Cibinong Ikut Pelatihan Membatik Dengan Teknik Arashi Shibori

"Pemkab Bogor telah menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran APBD pada Maret–April 2025 untuk perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Rumpin, dan wilayah terdampak lainnya," ujar Rudy Susmanto usai rapat lintas daerah membahas penyelesaian persoalan truk angkutan tambang di Kecamatan Parung Panjang antara Pemkab Bogor dengan Pemkab Tangerang di Pendopo Bupati Bogor, Jumat (19/9/2025).

Rudy Susmanto menyampaikan, komunikasi yang kurang efektif antar pihak selama ini menjadi salah satu hambatan penyelesaian persoalan.

Baca Juga: Seorang Ibu Ungkap Anaknya Jadi Korban TPPO, Dedi Mulyadi: Saya Sudah Temukan Pelaku dan Segera Tangani

Namun dia optimis, dengan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, solusi terbaik akan segera tercapai.

Ia menegaskan, meski izin tambang tidak dikeluarkan Pemkab Bogor, melainkan Pemprov Jabar, namun pihaknya tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan warganya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Soroti Kelemahan Dinas Teknisi Jawa Barat: Minim Kelengkapan Alat

“Kami telah menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Jalan khusus tambang yang dibangun nanti tidak berbayar, murni dibiayai APBD, dan ditargetkan rampung bertahap hingga 2027,” tegasnya.

Rudy Susmanto menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Sekda Minta Dekranasda Harus Bantu UMKM Naik Kelas

“Keselamatan dan kepentingan masyarakat adalah hal yang utama. Mari kita duduk bersama, berdiskusi, dan menempatkan kepentingan pribadi atau golongan sebagai kepentingan bersama. Rakyat adalah segalanya,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja menegaskan, Pemkab Tangerang turut bertanggung jawab dalam mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

Baca Juga: Polusi Pabrik Ban Milik PT Elang Perdana Bahayakan Warga, Komisi I Segera Minta Pertanggungjawaban