Mulyadi Geram dengan Kebijakan Ugal-ugalan Menteri LH di Puncak Bogor, Ternyata Perkara Ini

RADARDEPOK.COM-Kebijakan Menteri.Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menimbulkan efek domino bagi masyarakat di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan karena dirumahkan.

Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menyebut kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup kurang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya penyegelan tempat usaha pariwisata dilakukan secara membabi buta, sehingga memberikan efek domino bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga: Perkuat Jaringan Pasca Merger, Layanan XLSMART Makin Luas dan Stabil di Kalimantan

"Ribuan warga, kesempatan kerjanya hilang, dirumahkan, bahkan dihentikan kegiatan usahanya akibat kebijakan penutupan usaha tanpa kajian mendalam. Kalau sampai rakyat kehilangan pekerjaan karena kebijakan pusat, saya wajib turun tangan,” ujar Mulyadi pada reses di Kecamatan Cisarua, Kamis (9/10/2025).

Mulyadi mengaku banyak dicurhati pelaku usaha di kawasan Puncak dan sekitarnya akibat kebijakan penyegelan dan penutupan tempat usaha yang dinilai dilakukan secara tergesa-gesa Kementerian LH. Akibatnya, ribuan pekerja sektor pariwisata, kuliner, dan perdagangan kecil kehilangan pekerjaan.

Baca Juga: Perkuat Jaringan Pasca Merger, Layanan XLSMART Makin Luas dan Stabil di Kalimantan

“Kebijakan lingkungan hidup seharusnya berpihak kepada rakyat. Kalau tujuannya menjaga alam, kita semua setuju. Tapi jangan sampai masyarakat dikorbankan. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan menambah beban rakyat,” tegasnya.

Mulyadi menegaskan akan membawa aspirasi tersebut ke Senayan untuk dibahas bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian LH dan Kementerian Keuangan.

“Reses bukan masa libur bagi anggota DPR, tapi waktu untuk memindahkan ruang kerja ke daerah. Aspirasi warga yang terdampak ini akan saya bawa ke rapat di Senayan agar kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada rakyat,” ucapnya.

Baca Juga: Astra Honda Incar Gelar Juara ARRC 2025 di Sepang! Arbi dan Adenanta Siap Kunci Kemenangan Bersama CBR Series

Lebih lanjut, Mulyadi mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, investasi yang taat aturan dan ramah lingkungan harus didukung, namun tindakan terhadap perusahaan ilegal

yang merusak alam juga tetap perlu dilakukan.

“Kalau ada perusahaan yang tidak punya izin, merusak lingkungan, tentu harus ditindak. Tapi kalau ada investor yang tertib, membuka lapangan kerja, membangun fasilitas umum, dan memberi manfaat bagi masyarakat, maka pemerintah justru harus memberikan dukungan,” jelasnya.

Baca Juga: Kementerian PU Buka Layanan Hotline Konsultasikan Keandalan Bangunan Pondok Pesantren, Sekolah, dan Yayasan

Mulyadi juga menyampaikan empatinya kepada warga yang kehilangan pekerjaan, terutama di sektor pariwisata dan UMKM. Ia berjanji akan mengupayakan program pemberdayaan ekonomi rakyat serta mendorong pembukaan lapangan kerja baru melalui kemitraan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.