RADARDEPOK.COM-Pemerintah Kabupaten Bogor evaluasi perkembangan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus merumuskan langkah percepatan agar program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan optimal.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menekankan pentingnya tata kelola aset dan administrasi yang jelas agar percepatan pembangunan dapur MBG dapat terlaksana tanpa hambatan.
Menurutnya Kabupaten Bogor memiliki standar pembangunan dapur MBG yang tinggi, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat.
Baca Juga: Tim Roadrace IMI Kabupaten Bogor Raih Satu Perak Dua Perunggu
Karena itu, Rudy Susmanto menekankan harus dijalankan dengan serius, administrasi lengkap, dan mekanisme penggunaan bahan yang tepat. Sebab program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga harus diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Tidak hanya itu, Bupati Bogor juga menekankan perlunya percepatan sertifikasi layak fungsi (SLF) untuk dapur MBG yang telah dibangun, serta inventarisasi lahan dan aset pemerintah daerah agar koordinasi dengan Koperasi Desa Merah Putih dan dapur MBG dapat berjalan optimal.
"Target kami adalah seluruh siswa di Kabupaten Bogor dapat menerima manfaat MBG, dan pada tahap berikutnya program juga diperluas bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak stunting," tegas Rudy Susmanto pada Rapat Ekspose Progres Percepatan Pembangunan Dapur MBG di Pendopo Bupati, Ruang Soekarno Hatta.
Baca Juga: Satset! Dewan Imam Turidi Bantu Anak Sakit di Tanah Baru Depok
Rudy Susmanto berkomitmen untuk menuntaskan pelaksanaan program MBG di Bumi Tegar Beriman pada Januari 2026.
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini telah menyiapkan berbagai langkah percepatan, termasuk mempercepat proses perizinan dan administrasi melalui Dinas Kesehatan, serta mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat proses verifikasi lokasi dapur.
"Percepatan pembangunan dapur MBG membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, Forkopimda, maupun pihak swasta. Ia menekankan agar perizinan dan proses administratif dipermudah tanpa mengabaikan standar yang berlaku," ungkapnya.
Menurut Rudy Susmanto, sangat penting memberikan privilege khusus bagi Kabupaten Bogor, mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
“Kita siap bekerja keras agar Januari nanti minimal 90 persen dapur sudah beroperasi, ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty menyebut, Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 288 SPPG yang terdata per 3 November 2025, tercatat sekitar 195 SPPG atau 67% telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS).