163 SPPG Kabupaten Bogor Waswas Menanti SLHS, Catat Data Lengkapnya

Baca Juga: Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor: Berjuta Manfaat Inovasi dan Prestasi, Komitmen Atasi ATS di 40 Kecamatan

Pelatihan diikuti secara merata oleh seluruh karyawan SPPG, dengan rata-rata 47 pegawai per SPPG, sehingga Kabupaten Bogor berhasil melibatkan 100% pegawai yang terdaftar.

Kemudian, inspeksi Kesehatan Lingkungan, sebanyak 163 SPPG atau 56,5% telah dilakukan inspeksi langsung oleh petugas Puskesmas. Pemeriksaan mencakup kebersihan dapur, kualitas air, dan fasilitas penyajian makanan.

Serta Pengujian Laboratorium, sebanyak 163 SPPG telah mengirimkan sampel makanan, alat makan, dan air ke Laboratorium Pengujian Daerah (Labkesda) untuk memastikan standar kehiginisan. Saat ini sebagian hasil pengujian masih menunggu keluarnya laporan laboratorium.

Baca Juga: Sidak ke Bea Cukai Tanjung Perak, Menkeu Purbaya Temukan Kejanggalan Harga Barang: Masa Barang Bagus Cuma 7 Dolar?

Sampai saat ini, 35 SPPG telah berhasil mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau sekitar 12,6% dari total SPPG. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menghimbau seluruh SPPG dan pihak terkait untuk segera melengkapi persyaratan agar penerbitan SLHS dapat dilakukan secara maksimal.

“Proses ini merupakan bagian dari upaya mempercepat sertifikasi higiene sanitasi di seluruh SPPG Kabupaten Bogor, sehingga seluruh sekolah dapat memastikan kualitas pangan dan gizi yang layak bagi para peserta didik,” tandas Kadinkes.

93 SPPG Tahap Persiapan Operasional

Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Tito mengatakan, saat ini terdapat total 290 SPPG di Kabupaten Bogor, yang terdiri dari 197 SPPG sudah beroperasi dan 93 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional.

Baca Juga: Kelurahan Tapos Depok Bangun KMP di Aset Pemerintah, Lurah : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Tito menjelaskan bahwa sejak awal, proses percepatan SPPG di Kabupaten Bogor dilakukan melalui kerja sama antara BGN dan Pemkab Bogor, dimulai dari penandatanganan MoU antara Kepala BGN dengan pihak Pemkab. Dalam proses tersebut, BGN berperan aktif dalam pendampingan pemilihan lahan yang direkomendasikan Pemda.

Tito menambahkan, setelah proses pemilihan lahan dan pembangunan oleh pihak pelaksana SPPG, tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan pendampingan langsung dari Koordinator Wilayah (Korwil) dan KPPG BGN.

“Pendampingan ini mencakup konsultasi dan arahan teknis agar pembangunan dan pengoperasian SPPG di Kabupaten Bogor berjalan sesuai standar yang ditetapkan,” pungkasnya.***

Jurnalis : Achmad Kurniawan