Puluhan ASN dan PPPK di Depok Kena Mutasi : Utang Wardaya Kadiskarpus, Devi Maryori Kadinsos

RADARDEPOK.COM - Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkena rotasi maupun mutasi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji di Aula Teratai, Balaikota Depok, Kamis (11/1).

Salah satunya, bangku Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok yang sempat kosong akhirnya diisi Devi Maryori yang sebelumnya menjabat Direktur Utama (Dirut) RSUD Kisa.

Selain itu, Kepala Dinas Kerasipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok dijabat Utang Wardaya dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kota Depok diisi Agung Sugiharti.

Baca Juga: Mengulas Kembali Perjalanan Sastrawan sekaligus Wartawan Senior, Gerson Poyk Bagian 1

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, terdapat 88 ASN maupun PPPK yang dilantik dan diambil sumpah jabatan t pada awal tahun ini. Dia menegaskan, rotasi dan mutasi itu bukanlah sanksi atau hukuman bagi bawahannya.

Mohammad Idris mengaku, dia kerap mendapati pesan singkat via Whatsapp setelah melakukan rotasi dan mutasi yang berisikan pertanyaan soal alasan pemindahan tugas.

“Rotasi dan adminitrasi ini jangan dianggap sebagai sanksi administrasi, mohon maaf. Karena suka ada abis rotasi dan mutasi ini WA ke saya, pak saya salah apa dipindah, ini persepsi yang salah kita harus positif thinking,” ungkap Mohammad Idris.

Baca Juga: Disrumkim Depok Pastikan Tak Ada Biaya Retribusi di 13 TPU, Simak Selengkapnya

Sehingga, Mohammad Idris meminta, setiap ASN maupun PPPK tidak menganggap rotasi dan mutasi itu sebagai sentimen pimpinan kepada bawahan. Sebab, bisa saja pemindahan tugas didasari pada berbagai pertimbangan.

“Jangan dianggap sebagai sentimen pimpinan kepada aparat, tidak ada sentimen yang ada itu pertimbangan-pertimbangan,” beber Mohammad Idris.

Mohammad Idris merincikan, pengambilan sumpah jabatan itu dilakukan terhadap tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, 23 pejabat administrator, 47 pejabat pengawas, tujuh pejabat fungisonal (tiga pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa, tiga administrator kesehatan, satu arsiparis), serta delapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga: RSUD KiSA Depok Layani Caleg Gagal, Pelayanan Ini yang Siap Diberikan

“Dalam catatan BKPSDM, Pemkot Depok terus melanjutkan dan berupaya melakukan program utama reformasi birokrasi yang diantaranya tercermin pada momentum hari ini, ASN yang dimabil sumpah pada hari ini berjumlah 88,” jelas Mohammad Idris.

Secara khusus, Mohammad Idris berpesan kepada PPPK agar dapat bekerja danb bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat. Apalagi, pemerintah telah menunjukan komitmennya dalam memperjuangkan hak mereka.

“Khusus PPPK yang baru saja dilantik, saya berpesan pertama para PPPK agar dapat bekerja dan bertanggung jawab sesuai unit kerja, kedua saudara telah mendapatkan SK PPPK jadi tunjukan dedikasi dan ciptakan kondusifitas dalam bekerja, selanjutnya tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” harap Mohammad Idris.