Salah satunya, Pemerintah daerah (Pemda) bisa lebih mudah dalam menentukan kebijakan terkait tata ruang wilayah.
“Tentu harapan besarnya, menekan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah yang kerap menimbulkan sengketa,” jelas Indra Gunawan.
Lalu ketika masyarakat sudah menerima sertifikat tanah elektronik, artinya sudah masuk ke dalam data base. “Jadi tidak perlu khawatir karena rusak, hancur, bahkan hilang,” kata Indra Gunawan.
Baca Juga: Sikap Abai terhadap Kondisi Kabupaten Bogor dan Dampaknya pada Masa Depan
Keunggulan lainnya, kata Indra Gunawan sertifikat Tanah Elektronik tidak semudah itu diduplikasi, dipalsukan atau digandakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Termasuk, juga mafia tanah karena sudah ada dalam database yang bisa dicek kapan saja keabsahannya.
Pastinya, kata Indra Gunawan, Kantor Pertanahan Kota Depok mengajak semua pihak bersinergi, menyukseskan program dari Kementerian ATR/BPN.
“Adanya kekurangan dan kelebihan adalah bagian dari proses itu sendiri. Kita pastikan bahwa ini demi pelayanan yang lebih modern. Mohon bantuan, kritik, saran, dalam mengawal program baru ini,” tutur Indra Gunawan.
Sebagai informasi, ada 11 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang secara serentak mulai melakukan layanan elektronik. Peluncuran pelayanan elektronik berlangsung di Gedung Sate, Bandung pada Minggu 9 Juni 2024.
Baca Juga: Katar Beji Timur Depok Helat Futsal dan Voli, Membawa Misi Ini
Adapun 11 Kantah yang diresmikan implementasi layanan elektroniknya antara lain, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.
Terpisah, terkait hal ini, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta implementasi Layanan Elektronik terus digencarkan.
“Oleh sebab itu, mari sama-sama kita sukseskan, kita kawal bersama mudah-mudahan segera dalam waktu dekat Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang lengkap semua kabupaten/kota-nya bisa melayani secara elektronik,” kata Agus Harimurti Yudhoyono.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar memastikan bahwa seluruh Kantah se-Jawa Barat akan segera melakukan Implementasi Layanan Elektronik.
Hal ini menurutnya, menjawab tantangan zaman yang memang menuntut jajarannya untuk melakukan digitalisasi.
Baca Juga: Jemaah Haji Depok dalam Kondisi Sehat : Siap Berangkat ke Armuzna
Artikel Terkait
Masuk 104 Daerah Prioritas Kementerian ATR/BPN! Depok Segera Disulap Jadi Kota Lengkap, Simak Manfaatnya
BPN Kota Depok Ungkap 4 Manfaat Surat Tanah Elektronik, Proses Lebih Cepat hingga Miliki Daya Saing Investasi
BPN Depok Jatahi 350 PTSL di Bojongsari, Ini Rinciannya
BPN Apresiasi Langkah Pemkot Depok Alih Media Sertifikat
BPN Depok Bedah Manfaat Pemetaan Geospasial 3D
Gak Main-Main! Indra Gunawan Dibekingi Menteri ATR/BPN, Berantas Mafia Tanah hingga Dorong Percepatan Sertifikat Digital