RADARDEPOK.COM-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berhasil merampungkan sejumlah program dan kegiatan pada Tahun 2023. Hal itu dibuktikan dari serapan anggaran yang hampir menyentuh 100 persen. Bahkan, peningkatan ini melampaui rata-rata nasional dengan kisaran 97 persen.
Adapun, pagu anggaran BPN Kota Depok pada Tahun 2023 sebesar Rp19.282.560.000 dengan serapan anggaran mencapai Rp18.995.157.793 atau 98.51 persen.
Baca Juga: Dedikasi Menarik Politik Tetangga Baik Capres Prabowo Subianto Dorong Perdamaian Antar Negara
Artinya, anggaran tersisa di BPN Kota Depok pada Tahun 2023 hanya sebesar Rp287.402.207 yang masuk dalam kategori wajar dari sederet program yang mampu diselesaikan sesuai aturan berlaku.
Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan, target minimal serapan anggaran adalah 98 persen yang terdiri dari target triwulan masing-masing 20 persen. Rinciannya, Triwulan I 45 persen, Triwulan II 75 persen, Triwulan III dan IV mencapai 100 persen.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Sekjen Kementerian ATR/BPN Nomor: B/PR.02.01/4438-100/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Kebijakan Pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.
“Serapan anggaran BPN Kota Depok Tahun 2023 hingga Desember 2023 mencapai Rp18.995.157.793 atau 98.51 persen. Capaian ini, menunjukkan komitmen Kantor Pertanahan Kota Depok dalam mengelola anggaran lebih baik dan efisien. Karena rata-rata nasional sekitar 97 persen,” ungkap Indra Gunawan kepada Radar Depok, Kamis (4/1).
Indra Gunawan merincikan, realisasi anggaran BPN Kota Depok pada Tahun 2023 meliputi Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan dengan anggaran Rp5.112.170.000 yang terealisasi Rp4.909.849.805, Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan anggaran Rp2.727.108.000 yang terealisasi Rp2.586.910.383, Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT dengan anggaran Rp23.304.000 yang terealisasi Rp20.189.062, Penetapan Hak Tanah dan Ruang dengan anggaran Rp136.205.000 yang terealisasi Rp121.072.483.
Kemudian, Pendaftaran Tanah dan Ruang dengan anggaran Rp1.613.588.000 yang terealisasi Rp1.581.627.664, Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp51.920.000 yang terealisasi Rp43.160.500, Penanganan Akses Reforma Agraria atau Acces Reform dengan anggaran Rp116.700.000 yang terealisasi Rp116.294.200, Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah dengan anggaran Rp13.848.000 yang terealisasi Rp13.675.150, Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan dengan anggaran Rp38.880.000 yang terealisasi Rp37.912.339.
Selanjutnya, Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan anggaran Rp9.405.000 yang terealisasi Rp9.287.000, Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan anggaran Rp54.350.000 yang terealisasi Rp54.319.000, Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan dengan anggaran Rp27.245.000 yang terealisasi Rp26.876.750, Penanganan Sengketa Pertanahan dengan anggaran Rp91.917.000 yang terealisasi Rp91.337.362, Penanganan Perkara Pertanahan dengan anggaran Rp.207.700.000 yang terealisasi Rp207.187.912.
Baca Juga: Kepala Lapas Salemba Bantah Tudingan Alvin Lim Soal Ferdy Sambo, Ini Penjelasannya
Lalu, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp143.075.000 yang terealisasi Rp110.075.000, Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dengan anggaran Rp143.075.000 yang terealisasi Rp110.075.000, Program Dukungan Manajemen dengan anggaran Rp14.027.315.000 yang terealisasi Rp13.975.232.988, Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah dengan anggaran Rp14.027.315.000 yang terealisasi Rp13.975.232.988.
Indra Gunawan meminta, jajaran BPN Kota Depok dapat mempertahankan soliditas yang menunjukan progres kinerja apik saat ini. Sehingga, hal itu dapat mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.
“Kalau berbicara anggaran berarti bicara uang rakyat. Maka setiap rupiah yang dialokasikan harus tepat sasaran. Ini menjadi bukti menuju pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci kepercayaan publik dan fondasi menjaga integritas kita,” jelas Indra Gunawan.