Pengamat: Keikutsertaan Gibran Berpotensi Pengaruhi Netralitas Alat Negara

RADARDEPOK.com – Keikutsertaan putra sulung Preside Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka, terus menuai polemik. Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai keikutsertaan Gibran Rakabuming akan potensial mempengaruhi netralitas alat negara.

Menurut Arif, Potensi itu juga tidak harus by intention atau disengaja, tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi netralitas alat negara.

Dikatakan Arif, tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang mengidolakan Jokowi dan kemudian merasa bahwa membantu Jokowi adalah sesuai dengan keinginan dia.

"Problemnya, kalau itu dilakukan. Maka bukan tidak mungkin mulai dari netralitas birokrasi, netralitas TNI- Polri itu bisa terganggu," tutur Arif pada Jumat, 10 November 2023.

Baca Juga: Bangunan Bekas PT Tranka Kabel Cimanggis Depok Kebakaran, Kerugian Mencapai Rp500 Juta

Arif khawatir, apabila  pencalonan Gibran tetap  diteruskan akan membuat bangsa Indonesia kehilangan ruh politik berkeadilan.

"Kalau ini dibiarkan nanti kita akan terjebak pada gaya-gaya lama, ketika nepotisme dianggap normal, ketika pelanggaran etika dianggap bisa diterima sejauh tidak melanggar hukum. Nanti lama-lama politik dan hukum kita terjebak pada formalisme dan kalau itu terjadi, negara ini kehilangan ruh politik yang berkeadilan," tegas Arif.

Hal itu bisa dihindari ketika Jokowi adalah negarawan dan mau menghindari potensi konflik kepentingan.

"Itu seharusnya bisa dihindari seandainya Jokowi adalah seorang negarawan," sambung Arif.

Baca Juga: Berkunjung ke Depok, Jangan Lupa Mampir ke Toko Oleh-Oleh ini, Menyediakan Berbagai Olahan dari Buah Belimbing

Namun, Arif menyangsikan sikap kenegarawanan Jokowi, termasuk Jokowi dan Gibran.

“Jadi saya mau mengatakan bahwa baik Jokowi, Prabowo, Gibran, dan seluruh ketua partai yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran tidak memiliki karakter sebagai seorang negarawan, dan ini sama dengan Anwar Usman," kata Arif.

Menurut Arif, hal itu disebabkan mereka tidak menghindar bahkan masuk pada potensi konflik kepentingan.

“Mengapa? Karena mereka semua tidak mampu menghindari potensi konflik kepentingan atau menganggap konflik kepentingan adalah sesuatu yang wajar, yang bisa diterima," lanjut Arif.