BMPS Kabupaten Bogor Upgrade Kepala Sekolah Swasta, Dituntut Lebih Kreatif dan Inovatif

Baca Juga: Rakor Pokja Paud Tingkat Kelurahan Serua Depok : Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak Sejak Dini

Oleh karena itu, dalam pelatihan ini BMPS mengarahkan bagaimana kepala sekolah swasta bisa menjadi seorang enterpreneur dan bisa mengelola dana yang sedikit serta terbatas tapi maksimal.

“Selama ini sekolah swasta pendanaannya masih bergantung pada SPP siswa. Untuk itu, kita arahkan bagaimana kepala sekolah bisa mendesain dan tidak ketergantungan dari itu,” ucap Agus.

Di sisi lain, kata Agus, sekolah swasta selama ini menjadi tulang punggung pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bogor.

Agus mengatakan, sekolah swasta memiliki peranan besar dan kontribusi pada indikator pendidikan dalam IPM. Namun, yang sangat disayangkan pemerintah masih menafikan keberadaan sekolah swasta.

Baca Juga: Murah Banget Hanya Rp 7.500 Bisa Main Sepuasnya di Pantai Buatan Ini, Ada Waterpark, Taman Burung, Hingga Spot Foto Keren

Padahal, keberadaan sekolah swasta di Kabupaten Bogor memberikan sumbangsih yang cukup besar, di mana untuk tinggkat SD saja mencapai 20 persen, 80 persen SMP dan 95 persen SMA/SMK.

“Anggaran pendidikan di Kabupaten Bogor sangat besar, mencapai sekitar Rp2 triliun, tapi habis untuk pembayar gaji pegawai, termasuk guru PNS. Sementara, swasta pendanannya masih mandiri,” ketus Agus.

Untuk itu, Agus meminta agar Pemkab Bogor hadir untuk membantu keberadaan sekolah swasta yang juga ikut memberikan sumbangsih besar bagi pendidikan di bumi Tegar Beriman.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Dadeng Wahyudi yang hadir dalam pelatihan itu mengatakan jika keberadaan sekolah swasta sangat membantu sektor pendidikan dalam peningkatan IPM.

Baca Juga: Glamping Pinggir Sungai ini Super Keren, Suara Airnya bikin Syahdu Tidur Makin Nyenyak, Cocok buat Merayakan Tahun Baru

Oleh karena itu, pemerintah daerah, khususnya Pemkab Bogor sudah sepatutnya memperhatikan keberadaan sekolah sekolah melalui BMPS.

“Minimal pemberian dana bantuan, seperti hibah disamaratakan dengan yang lain, jangan ada dikotomi lagi di Disdik yang membedakan ini sekolah swasta, ini sekolah negeri,” imbuh Dadeng Wahyudi.***