Anomali Pendidikan Kita Antara Dedikasi dan Periuk Nasi

RADARDEPOK.COM - Hari Guru Nasional, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November, merupakan sebuah momen penting dan menjadi hari yang sangat istimewa bagi para guru yang telah mendidik bangsa ini hingga mengalami banyak kemajuan dan perkembangan saat ini, akan tetapi hal tersebut belum dapat dirasakan oleh para guru.

Kita masih harus banyak mengelus dada ketika melihat tingkat kesejahteraan guru yang masih jauh dari harapan, kita terlalu sering mendapatkan fakta bahwa hari ini masih banyak guru di sekolah-sekolah swasta yang hanya mendapatkan honor 300 ribun perbulan.

Baca Juga: Tingkatkan Pemahaman Keuangan Masyarakat Depok, Jawa Pos Gelar Seminar Literasi Keuangan

Bahkan tidak sedikit guru yang harus terlibat pinjaman online (pinjol) karena minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib para ujung tombak kemajuan bangsa ini.

Kesejahteraan finansial menjadi salah satu aspek utama dalam isu kesejahteraan guru. Banyak guru yang menghadapi gaji yang tidak sebanding dengan tanggung jawab dan dedikasi mereka terhadap pendidikan.

Di beberapa wilayah atau daerah bahkan mengalami disparitas besar antara gaji guru dan biaya hidup, sehingga menciptakan tekanan keuangan yang signifikan bagi para pendidik.

Baca Juga: Mengulas Komunitas My Trip My Adventure Depok, Digandeng Kemenparekraf untuk Mengibarkan Pesona Indonesia : Bagian 3

Hal yang paling tragis menimpa mereka yang masih tercatat sebagai guru honorer, ketidakpastian nasib dan kurangnya kesejahteraan juga merupakan masalah serius.

Beberapa guru berstatus kontrak atau bekerja paruh waktu, yang membuat mereka tidak memiliki kepastian pekerjaan jangka panjang.

Disinilah kita patut mempertanyakan kehadiran negara dengan anggaran Pendidikan yang sangat fantastis yaitu mencapai Rp. 612,2 Triliun untuk anggaran tahun 2023.

Baca Juga: Ke Depok, Anies Baswedan Janji Kembalikan Kewarasan dalam Bernegara

Akan tetapi sayangnya angka yang sangat fantastis itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil Dunia Pendidikan di Indonesia.

Maka kita menjadi heran ketiga pemerintah enggan untuk menempatkan nasib dan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama dan membengkaknya anggaran belanja ASN selalu menjadi alasan.

Sehingga jumlah guru yang sangat besar hanya menjadi komoditas Politik dan obyek kampanye baik pemilu legislatif mapun pemilu presiden.

Baca Juga: Kenalkan Hukum ke Pelajar, Kejari Depok Bahas Soal Bullying