Rapat Banggar dengan Tiga Menko, Anggota DPR RI Mulyadi Minta Definisi Kemiskinan Direset Ulang

RADARDEPOK.com – Anggota DPR RI Mulyadi meminta pemerintah melakukan reset ulang soal definisi kemiskinan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mulyadi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menkopolhukam, Menko PMK dan Menko Marves pada Kamis, 6 Juni 2024.

Menurut Mulyadi, reset definisi tingkat kemiskinan ini perlu dilakukan agar arah kebijakan dan orientasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi hal ini bisa tepat sasaran.

“Buat kami, pembangunan itu, dalam konteks anggaran harus tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, stakeholder daerah harus dilibatkan supaya solusi dan persoalannya bisa terang kuat,” kata Mulyadi yang juga anggota Banggar DPR RI ini.

Baca Juga: Baru di Buka! Masih Banyak yang Belum Tahu, Ada Curug Dayang Sumbi, Aksesnya Dekat dari Parkiran di Subang

Mulyadi menekankan, setiap kebijakan anggaran harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, lanjut Mulyadi, dampak kemiskinan ini memicu menjamurnya pinjaman-pinjaman berbasis online atau pinjol dan sejenisnya dengan suku bunga yang sangat tinggi.

“Masyarakat jadi korbannya, bahkan ada kejadian memperihatinkan, seperti bunuh diri dan lainnya dampak dari ini,” ujar politisi Gerindra ini.

Seharusnya, ketus Mulyadi, dampak dan hal-hal ini menjadi perhatian pemerintah.

Baca Juga: Kelurahan Mampang Kota Depok Butuh SMP Negeri, Lahannya Sudah Diajukan

“Bagaimana kita mengeluarkan kebijakan yang instrumen-instrumennya betul-betul berpihak kepada peristiwa,” kata Mulyadi.

Mulyadi lantas menceritakan kondisi perekonomian di dapilnya, yakni Kabupaten Bogor.

Menurut Mulyadi, dirinya sering menerima laporan dari masyarakat, salah satunya soal lapangan pekerjaan.

“Saya selalu diakses masyarakat yang meminta pekerjaan, dan yang memperihatinkannya ingin membeli beras saja saja tidak kebeli,” katanya.