DPRD dan Pemkab Bogor Sepakat Lanjutkan Penataan Kawasan Puncak

RADARDEPOK.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengataka jika legoslatif sepakat apabila penataan kawasan Puncak, dilanjutkan. Hal itu disampaikan Rudy usai rapat koordinasi Program Kegiatan 2024-2025 di ruang serbaguna DPRD, beberapa waktu lalu.

Menurut Rudy, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyepakati untuk terus melakukan penataan kawasan wisata Puncak, setelah memindahkan pedagang kaki lima (PKL) ke rest area.

Rudy juga mengatakan, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu telah melakukan langkah terukur dalam menata Kawasan Wisata Puncak, yakni dengan menertibkan PKL.

Menurut Rudy, langkah tersebut adalah hal yang patut diapresiasi. Salah satu bentuk dukungan dari DPRD yaitu melanjutkan penataan Puncak dengan menganggarkan kebutuhan infrastrukturnya.

Baca Juga: Crosser Astra Honda Delvintor dan Arsenio Tuntaskan Perjuangan di MXGP Lombok

"Pak Pj Bupati sudah mempersiapkan hadiah untuk kepala daerah terpilih nanti. Salah satunya penertiban PKL. Beliau meninggalkan legacy, meninggalkan warisan penataan Puncak, sehingga kita harus melanjutkan dan memastikan PKL yang belum dapat tempat agar ditempatkan di tempat yang terbaik," kata Rudy.

Rudy menekankan bahwa program kegiatan tahun ini dan 2025 harus dijalankan secara seksama sesuai dengan tujuannya.

"Kami mempunyai semangat yang sama. Ke depan jangan ada lagi masyarakat yang mengeluh jalan rusak. Kami di DPRD meminta jajaran ASN di Kabupaten Bogor memperhatikan masyarakat," ujar Rudy.

Sementara Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu di tempat yang sama menerangkan bahwa hasil dari rakor bersama DPRD Kabupaten Bogor ini akan dilaksanakan oleh kepala daerah selanjutnya.

Baca Juga: Bikin Liburan Kamu Makin Berkesan, Bisa Main Kano dan Glamping Keren di Pinggir Danau Batur

"Apa-apa yang menjadi kebutuhan itu kita akomodir dalam APBD 2025 yang nantinya dilaksanakan oleh kepala daerah definitif," kata Asmawa.

Menurut dia, sebagai wilayah yang masuk dalam aglomerasi Jabodetabekjur, Kabupaten Bogor memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan rencana pembangunan dari pemerintah pusat, mulai sektor pendidikan, kesehatan hingga bagaimana meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan ekonominya.

"Momentumnya adalah kita ingin melihat apa yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat. Baik infrastruktur, SDM dan ekonomi," kata Asmawa Tosepu.***