Politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini juga mengingatkan kepada Menteri BUMN bahwa bank daerah seharusnya perlu dilibatkan dalam perencanaan proyek nasional.
Tapi jangan sampai, keterlibatan bank daerah malah membebani keuangan daerah.
“Jadi saya kira ada atensi khusus, pak menteri. Ini amanah saja sebagai wakil Jawa Barat, supaya bank pembangunan daerah dilibatkan, tapi tidak kemudian diakhirnya mereka menjadi terbebani dan kesulitan,” ucap Mulyadi.
Tidak hanya itu, Mulyadi juga mengingatkan bahwa pengelolaan BUMN harus transparan, sesuai dengan aturan, khususnya bagi perusahaan yang sifatnya terbuka, terdaftar di pasar modal.
Bahkan, ia sudah beberapa kali mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan tbk, memiliki regulasi sendiri.
“Disamping Undang-Undang PT ada aturan OJK, kemudian Bursa, dan seterusnya,” imbuh Mulyadi.
Kemudia konsep imbreng yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Ada juga aturan harus melakukan mekanisme tender offer dan lainnya.
“Karena ada uang publik yang wajib dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan perusahaan tbk tersebut,” ujar Mulyadi.***
Artikel Terkait
Bantu Pendidikan, Bank bjb Salurkan Dana Rp3,2 Miliar untuk SDN Pondok Cina 5
Kolaborasi Telkomsel dengan Bank BJB dan Bank DKI : Hadirkan Layanan Paket Hemat Lengkap berbasis Aplikasi Mobile
Bank bjb Terima Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen dan Produk Berbasis Elektronik dari KAN
Upaya Bank BJB Tingkatkan Pelayanan : Relokasi KCP Cibubur ke Harjamukti Depok
BJB Dorong UMKM di Depok Naik Kelas, Hasil Produksi Akan Dipasarkan di TikTok Mall
Bupati Bogor Rudy Susmanto Ingin Bank BJB Terus Menjadi Mitra
KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil di Bandung, Terkait Dugaan Markup Iklan di BJB