Dedi Mulyadi: Jawa Barat Punya Penduduk Terbanyak, Tapi Tak Jadi Prioritas Pembangunan

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan pandangan kritisnya terkait pembangunan di Jawa Barat saat menjadi tamu dalam podcast Akbar Faizal Uncensored.

Dalam perbincangan tersebut, Dedi menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk mencapai 54 juta jiwa, Jawa Barat menghadapi kompleksitas masalah yang sangat tinggi.

Baca Juga: Fadillah Arbi Aditama, Pebalap Indonesia Berlaga di GP Moto3 Gantikan Buasri

Namun sayangnya, provinsi ini justru belum mendapat prioritas dalam pengelolaan pembangunan nasional.

Dedi menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki jumlah desa paling sedikit dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.

Dengan jumlah desa yang relatif sedikit, sementara jumlah penduduk begitu besar, distribusi layanan pemerintahan dan pembangunan menjadi tidak seimbang.

Baca Juga: Disdik Anugerahkan Penghargaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Inspiratif Kota Depok Jejang SMP, 3 Peserta Maju Tingkat Jawa Barat

Selain itu, Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten/kota, namun ada daerah dengan penduduk yang sangat padat. Contohnya, Kabupaten Bogor saja memiliki lebih dari 6 juta jiwa.

Dedi menilai Jawa Barat tidak pernah ditempatkan sebagai pusat perhatian pemerintah pusat dalam kebijakan pembangunan.

“Selama perjalanan ini, Jawa Barat tidak menjadi episentrum, tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan pembangunan, dan tidak menjadi prioritas kebijakan. Akibatnya, banyak ketertinggalan,” ujar Dedi.

Baca Juga: Groundbreaking Relokasi Kabel Udara Jalan Pemuda, Walikota Depok Pastikan Kota Lebih Rapi dan Aman

Dampaknya terlihat pada berbagai indikator sosial-ekonomi, mulai dari angka putus sekolah masih cukup tinggi, kemiskinan relatif besar seiring jumlah penduduk yang banyak, penangguran tinggi meski Jawa Barat memiliki banyak kawasan industri.

Menurut Dedi, hal itu terjadi karena kompleksitas masalah yang dihadapi Jawa Barat tidak dikelola dengan baik melalui kebijakan yang terencana.***