Beda Sikap dengan Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Pramono Anung Benarkan Data Menkeu Purbaya Soal Dana Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank

RADARDEPOK.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akhirnya angkat bicara mengenai isu dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.

Ia membenarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut DKI Jakarta memiliki dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah dana mengendap tertinggi di bank dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Baca Juga: Pelajar SMPN 1 Jonggol Didaulat jadi Duta Wisata Nasional

Data tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan, termasuk dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menepis adanya dana mengendap di wilayahnya.

Dedi menjelaskan bahwa kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya sekitar Rp2,3 triliun, dan tidak ada dana yang disimpan dalam bentuk deposito di bank.

Pernyataan ini menjadi kontras dengan Gubernur DKI Jakarta yang secara terbuka mengakui adanya dana mengendap sebagaimana disampaikan oleh Menkeu.

Baca Juga: SMPN 34 Depok Peringati Hari Santri Nasional 2025 : Momentum Meneladani Peran Santri Memperjuangkan Kemerdekaan

“Menteri Keuangan, Pak Purbaya, menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI yang ada di bank Jakarta. Itu betul, 1000 persen betul, bukan 100 persen lagi,” ujar Pramono saat diwawancarai oleh media di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Namun, Pramono menjelaskan bahwa keberadaan dana tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, pola pembayaran APBD DKI Jakarta memang cenderung melonjak di akhir tahun, sehingga dana yang mengendap saat ini akan digunakan untuk kebutuhan pembayaran pada November dan Desember mendatang.

“Sebagai contoh, di akhir tahun 2023 dana yang digunakan sekitar Rp16 triliun, dan di tahun 2024 mencapai Rp18 triliun. Maka, kenapa dana ini ada? Karena kami sedang menyiapkan pembayaran-pembayaran yang besar di akhir tahun,” jelasnya.

Baca Juga: Peringati Hari Santri Nasional di SMPN 26 Depok Kobarkan Semangat Kebersamaan dan Toleransi

Pramono juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah meminta kepada Kementerian Keuangan untuk segera mentransfer tambahan dana sebesar Rp10 triliun yang masih dalam proses pembahasan.

“Jadi bukan kami tidak mengakui, tapi memang betul ada dana itu. Dana ini sedang kami siapkan untuk pembayaran di akhir tahun,” ujarnya.