Dedi Mulyadi Resmi Pimpin DHD BPK’45 Jabar Hingga 2030, Tegaskan Misi Besar Untuk Lindungi jdi

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi resmi diamanahkan sebagai Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD BPK’45) Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2024-2030.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Harian Nasional 45 Nomor 077/Suket/XI/2025. Pelantikan digelar di Bale Repeh Rapih, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (6/11/2025).

Dalam sambutannya KDM-- sapaan akrab Dedi Mulyadi-- menegaskan bahwa BPK’45 bukan sekadar organisasi yang merawat sejarah perjuangan bangsa, melainkan wadah untuk menghidupkan nilai-nilai dasar kemerdekaan dalam pembangunan masa kini.

Baca Juga: Pemkab Bogor Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu Terbesar di Tingkat Kabupaten Kota se Indonesia

“Yang harus hidup bukan hanya organisasi atau orang-orangnya, tapi nilai perjuangan dalam spirit kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar KDM dikutip dari halaman web pemprov.go.id.

Menurutnya, semangat kemerdekaan tercermin dari upaya mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, pembangunan di daerah harus sejalan dengan cita-cita kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam arah kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat, KDM menegaskan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk memerdekakan rakyat dari rasa takut.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Terima Delegasi IMF, Bahas Langkah Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ia menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar akan bersikap tegas terhadap kelompok yang mengganggu ketertiban umum atau melakukan pemerasan terhadap masyarakat.

Pemerintah bersama TNI dan Polri juga berkomitmen menjaga keamanan publik dengan menindak tegas kelompok geng motor dan pelaku kekerasan jalanan.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya menghapus ketidakadilan dalam akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Baca Juga: Perkara Anak Putus Sekolah di Pengasinan Depok Beres, Begini Kata Lurah

Program pembiayaan pendidikan bagi warga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta, pembangunan rumah layak huni, serta perlindungan bagi petani dari risiko gagal panen dan kecelakaan kerja menjadi bagian dari upaya tersebut.

Di sisi lain, Gubernur KDM menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam memperkuat infrastruktur dan mitigasi bencana.