Bukan Menganut Politik Pencintraan, Dedi Mulyadi: Saya Apa Adanya, Politik Saya Politik Hati

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menganut politik pencitraan.

Menurutnya, seluruh tindakan, sikap, dan kebijakannya selama ini dilakukan secara jujur, apa adanya, dan sesuai dengan suara hati.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat memberikan sambutan dan materi dalam Sekolah Politik Hilal Hilmawan Institute yang digelar di Desa Singajaya pada Sabtu, 22 November 2025.

Baca Juga: Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna : Pengelolaan Sampah jadi Prioritas, TPA Cipayung Butuh Langkah Strategis

Di hadapan peserta sekolah politik, Dedi atau sering dipanggil KDM menjelaskan bahwa gaya kepemimpinannya tidak dibuat-buat.

Ia tidak menutupi emosi yang dirasakan, baik marah, sedih, maupun senang, karena baginya kejujuran adalah fondasi utama dalam berpolitik.

“Kalau saya apa adanya. Saya ngomong apa adanya. Kalau marah ya kelihatan marah. Kalau nangis ya kelihatan nangis, enggak saya tahan. Ngamuk ya ngamuk. Kenapa? Karena saya berjalan pada politik hati. Di hati itu ada sedih, ada marah, ada tawa,” ujarnya.

Baca Juga: BRIVolution Reignite: BRI Perkuat Konsumer dan Bank Emas, Laba Naik

Ia menegaskan bahwa politik yang dijalaninya adalah politik yang bersumber dari kejujuran dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dedi kemudian menegaskan bahwa jika dirinya mengikuti politik pencitraan, ia tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak populer oleh sebagian kalangan.

“Kalau saya mengembangkan politik pencitraan, saya enggak akan larang anak SD pakai HP. Saya enggak akan larang anak SMP pakai knalpot brong. Saya juga enggak akan masukin mereka ke barak militer,” tegasnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut, menurut Dedi, seringkali mengundang pro-kontra, namun ia memilih tetap menjalankannya karena diyakini dapat membentuk karakter generasi muda yang lebih baik.

Baca Juga: Tabrak Aturan! Mahasiswa Desak Resto Asep Stroberi Puncak Dibongkar

KDM juga menjelaskan bahwa meski era pemerintahan saat ini menuntut kecepatan digital dan keterbukaan informasi, dirinya tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal Sunda dalam memimpin.