Menkeu juga membentuk tim berisi sepuluh orang di bawah LNSW (Lembaga National Single Window) yang bertugas melakukan perbaikan sistem secara bertahap. Tim tersebut melapor setiap minggu terkait progres integrasi dan perbaikan teknis lainnya.
Meski progresnya baik, ia mengakui sistem tersebut belum mencapai kondisi ideal. Namun perombakan besar sedang dilakukan, dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Maret tahun depan.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan peringatan keras kepada jajaran Bea Cukai terkait pentingnya perbaikan sistem.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu setahun, ada kemungkinan besar pegawai Bea Cukai akan dirumahkan sampai pensiun. Enggak dibayar, rugi kalau bayar,” ujarnya dengan nada tegas.
Baca Juga: Layanan BRI Selama 130 Tahun, Hadirkan Pelayanan Kantor dan AgenBRILink hingga Pelosok Nusantara
Purbaya menyatakan bahwa sikap tegas ini diperlukan untuk memastikan seluruh pegawai memiliki komitmen tinggi dalam merapikan sistem dan menutup celah kecurangan.
Dengan integrasi sistem, modernisasi alat pengawasan, serta pengambilan keputusan yang dipusatkan, Purbaya optimistis bahwa praktik penyelundupan dan permainan HS Code akan berkurang secara signifikan.
Meskipun ia mengakui tidak mungkin mencapai nol kecurangan, pemerintah menargetkan pengurangan besar dalam waktu dekat.***
Artikel Terkait
Banyak Warga Memilih Bekerja di Luar Negeri, Menkeu Purbaya: Itu Tanda Kita Gagal Ciptakan Lapangan Kerja
Tegas! Menkeu Purbaya Siap Rumahkan 16.000 Pegawai Bea Cukai Jika Kinerja Tak Kunjung Membaik
Menkeu Purbaya Tegaskan Anggaran BNPB Tetap Aman Untuk Bencana di Sumatera Meski Terjadi Pemangkasan: Uangnya Cukup, Saya Kaya
Menkeu Purbaya Siap Pimpin Sidang Debottlenecking, Beri Solusi Cepat untuk Hambatan Pelaku Bisnis di Indonesia
Menkeu Purbaya Tegaskan Revisi UU P2SK Perkuat Mandat BI dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menkeu Purbaya Bahas Utang Whoosh Bersama Kepala BPI Danantara, Ungkap Akan Ikut ke China untuk Penyelesaian
Menkeu Purbaya Ungkap Kesepakatan dengan Komisi XI DPR RI, Sepakat untuk Penguatan Pelayanan Publik