Ahli digital forensik Ruby Zukri Alamsyah mengomentari penunjukan Menteri Kominfo baru. Seperti diketahui beberapa waktu terakhir, Menteri Kominfo dirangkap oleh Menko Bidang Polhukam Mahfud MD.
Baca Juga: Viral Atlet MMA Lumpuhkan Pengemudi Ugal-ugalan di Tangerang Hanya dengan Satu Kuncian
Dia mengatakan ada beberapa tugas besar yang harus dijalankan Menteri Kominfo yang baru nanti, hingga selesainya kabinet sekarang.
’’Yang pasti dan paling besar adalah proyek BTS,’’ katanya. Meskipun proyek tersebut bermasalah dan menyeret Johnny G. Plate, tidak boleh berhenti di tengah jalan.
Ruby mengatakan masyarakat di pedalaman yang selama ini tidak terjangkau BTS komersial, harus bisa mendapatkan akses internet lewat BTS yang disiapkan negara itu. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Masyarakat di pedesaan harus bisa mengakses internet seperti di wilayah perkotaan.
Baca Juga: Ribuan Kendaraan Kena Tilang Manual Dalam Operasi Patuh Jaya, Berikut Ini Rinciannya
Tugas berikutnya adalah segera membentuk Komite Pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai amanah dari UU 27/2022 tentang PDP. Dengan adanya Komite Pengawas tersebut, berarti sudah ada kepastian pelaksanaan aturan tersebut oleh masyarakat maupun kalangan usaha.
Apalagi sesuai dengan aturannya, pelanggaran soal PDP mulai tahun depan sudah dikenai sanksi denda. ’’Jangan sampai diundur lagi penerapan denda, karena belum ada Komite Pengawasnya,’’ jelasnya.
Ruby kemudian menjelaskan soal proyek Literasi Digital yang dijalankan Kementerian Kominfo selama ini. Ternyata hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, program Literasi Digital itu tidak menghasilkan output yang dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga: Bobby Nasution Dukung Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok, Ini Saran dan Pesannya
’’Agendanya hanya webinar atau zoom saja selama ini,’’ katanya. Ruby berharap Menteri Kominfo yang baru nanti, bisa menyusun program Literasi Digital yang baik dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Apalagi anggaran program Literasi Digital itu mencapai ratusan miliar rupiah.
Ruby juga mengatakan Kementerian Kominfo selama ini tetap menjadi leading sector ketika terjadi kasus kebocoran data maupun cyber crime lainnya. Meskipun sudah ada Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) serta Kepolisian, tetapi masyarakat merujuknya ke Kominfo.
Selama ini Ruby mengatakan, setiap ada kasus kebocoran data jawaban dari pemerintah seperti sudah ada templatenya. Dia mengatakan Menteri Kominfo yang baru nanti harus bisa objektif.
Baca Juga: Walikota Se-Indonesia Tunggu Gagasan Bacapres, Rakernas Apeksi Undang Ganjar, Anies, dan Prabowo
Ketika ada kasus kebocoran data dan itu benar-benar terjadi, disampaikan apa adanya ke publik. ’’Semoga menteri baru nanti Pro Rakyat, kan Projo,’’ katanya lantas tertawa. (wan)
Artikel Terkait
Ini Pengakuan Imam Budi Hartono di Pilkada Depok : Fokus Pileg dan Tunaikan Janji Kampanye
PPDB Sistem Zonasi di Depok Banyak Kelemahan, Nuroji : Praktek Titipan Merusak
Soal PPDB, M Faizin Minta Ada Kesetaraan Pendidikan
PPDB di Depok, Pemkot Bantah Bantah Ada Titip Menitip KK : Pengamat Minta Perjelas Aturan
Pindah KK Solusi Lolos PPDB, Ini Cerita Orangtua Murid di Depok