”Sebelumnya terdapat kasus-kasus kekerasan aparat TNI yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Papua,” imbuh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.
Di samping itu, koalisi meminta Presiden dan DPR harus segera melakukan reformasi peradilan militer dengan cara membuat Perppu tentang perubahan sistem peradilan militer atau segera mengajukan revisi terhadap UU Peradilan Militer.
”Presiden dan DPR tidak boleh diam, apalagi takut untuk melakukan agenda reformasi peradilan militer,” terangnya. (idr/syn/tyo/wan)
Artikel Terkait
Misteri 12 Marga Belanda Depok: Jejak Sejarah dan Aturan Pernikahan yang Berbeda
Arist Merdeka Sirait Meninggal Dunia, Ketua KPAI : Dunia Perlindungan Anak Sangat Kehilangan
Diduga Akibat Pungli, Dua Kelompok Bentrok di Raya KSU Depok
Larang Berhaji Lebih dari Satu Kali Mencuat, Ini Alasannya
Sekda Depok Supian Suri : Ribuan Atlet Pencak Silat Se-Indonesia Beradu Ilmu di Depok
DPP PKS Prioritaskan Imam Budi Hartono Maju Pilkada Depok
5.154 ASN Depok Kerja di Rumah, Tinggal Tunggu Surat Edaran Walikota