Politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini juga mengingatkan kepada Menteri BUMN bahwa bank daerah seharusnya perlu dilibatkan dalam perencanaan proyek nasional.
Tapi jangan sampai, keterlibatan bank daerah malah membebani keuangan daerah.
“Jadi saya kira ada atensi khusus, pak menteri. Ini amanah saja sebagai wakil Jawa Barat, supaya bank pembangunan daerah dilibatkan, tapi tidak kemudian diakhirnya mereka menjadi terbebani dan kesulitan,” ucap Mulyadi.
Tidak hanya itu, Mulyadi juga mengingatkan bahwa pengelolaan BUMN harus transparan, sesuai dengan aturan, khususnya bagi perusahaan yang sifatnya terbuka, terdaftar di pasar modal.
Bahkan, ia sudah beberapa kali mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan tbk, memiliki regulasi sendiri.
“Disamping Undang-Undang PT ada aturan OJK, kemudian Bursa, dan seterusnya,” imbuh Mulyadi.
Kemudia konsep imbreng yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Ada juga aturan harus melakukan mekanisme tender offer dan lainnya.
“Karena ada uang publik yang wajib dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan perusahaan tbk tersebut,” ujar Mulyadi.***