RADARDEPOK.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menanggapi laporan masyarakat melalui layanan Lapor Pak Purbaya pada Jumat, 14 November 2025.
Salah satu isu yang banyak dilaporkan adalah maraknya peredaran pakaian bekas impor ilegal atau dikenal sebagai balpres yang masih menyusup ke Indonesia.
Selama 2024 hingga 2025, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah melakukan penindakan besar terhadap masuknya pakaian bekas ilegal tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa ribuan bal pakaian bekas sudah diamankan dan diproses sesuai ketentuan.
Baca Juga: Catat! 5 Ketentuan Pemberian Uang Saku Peserta Magang Nasional
Dalam laporannya, Purbaya menyebutkan bahwa Bea Cukai telah menyita 17.200 bal atau 1.720 ton pakaian bekas illegal jumlah yang setara dengan sekitar 8,6 juta lembar pakaian.
Pengawasan dilakukan secara ketat di seluruh titik rawan, mulai dari wilayah pesisir, perbatasan darat, hingga jalur laut.
Namun, ia menegaskan bahwa penindakan ini bukan tanpa tantangan. Selain sulit menjerat pelaku dengan denda, proses pemusnahan pakaian bekas ilegal juga menghabiskan biaya negara yang sangat besar.
“Satu kontainer itu memusnahkannya bisa sekitar Rp12 juta. Belum lagi biaya makan orang yang ditahan. Rugi besar. Jadi kita rubah,” ujar Purbaya.
Dari evaluasi mendalam bersama Presiden, Kemenkop UKM, serta asosiasi industri tekstil seperti AGTI (Asosiasi Garmen Tesktil Indonesia), pemerintah memutuskan untuk mengubah pendekatan.
Alih-alih dimusnahkan, pakaian bekas ilegal akan didaur ulang melalui proses pencacahan untuk menjadi bahan baku industri.
Beberapa poin utama perubahan kebijakan:
Baca Juga: MBG Hadir di CFD Depok, Perkuat Kedekatan BGN dengan Masyarakat